Efek Negatif Berantai Pembekuan PSSI

Sepak bola secara prinsip terkait dengan tiga pilar substansial. Yaitu lapangan/infrastruktur; pemain plus pelatih, dan kompetisi yang berinduk pada federasi internasional. Dalam pentasnya sebagai industri olahraga profesional, menjadi tak kalah penting kompanyon suporter alias penggembira, sponsor/advertorial plus hadiah, dan tayangan televisi.

 

Seberapa luas implikasi kerugian pascapembekuan PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti oleh Menpora Imam Nahrawi? Apa saja bentuknya, baik finansial maupun yang intangible? Siapa saja pihak-pihak yang dipaksa menanggung kerugian itu? Jujurkah Nahrawi mau bertanggung jawab (pernyataan 18 Mei) atas sikap pongahnya—membawa sepak bola ke ranah politik, berkedok kebijakan ‘membenahi’ dunia sepak bola? Sampai kapan iklim absurd ini berlangsung? Sampai Kemenpora menganulir paham nasionalisme kerdilnya? Atau sampai usia kabinet dinyatakan expired?

Itu beberapa pertanyaan menarik dan penting, setelah klub-klub yang biasanya berlaga di liga elite Indonesia menyatakan gulung tikar atau bubar malu-malu (hibernasi). Para pemain terpaksa ikut lomba tarkam (jika ada), atau nganggur, atau banting setir ke pekerjaan yang tak berhubungan dengan sepak bola, agar tetap berpenghasilan. Masalah lebih serius tentu melanda pemain/pelatih asing dari berbagai benua yang dikontrak klub-klub yang berlaga di Indonesia Super League (ISL) atau Qatar National Bank (QNB) League 2015.

Kisruh serius Kemenpora-PSSI yang dipicu dari tak direkomendasikan dua klub (Persebaya dan Arema Cronus) oleh BOPI/Badan Olahraga Profersional Indonesia, perpanjangan tangan Kemenpora, untuk bermain di QNB 2015. Karenanya hanya terdapat 16 klub di liga, itu artinya tidak memenuhi syarat 18 klub yang ditentukan FIFA. Buntutnya, PT Liga selaku operator liga Indonesia menghentikan kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia ini sampai waktu yang tidak ditentukan.

Helat ISL yang direncanakan 20 Februari 2015 bergeser ke 4 April, dengan 18 klub, termasuk Arema dan Cronus. Karena status kedua klub dianggap bermasalah—di samping alasan lain yang tampaknya personal/subyektif—tanggal 17 April 2015, terbit Keputusan Menpora No. 01307/2015. SK tujuh butir itu tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui.

Wajar jika pihak PSSI mengupayakan penyelesaian kasus ini melalui ranah hukum. Dalam keputusan sela, 25/5, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memutuskan menunda pemberlakuan SK tersebut. Tiga hari berselang, usai bertemu Imam Nahrawi, Hinca Panjaitan, Agum Gumelar dan Rita Subowo di Istana Wapres, M Jusuf Kalla melontarkan harapan supaya SK pembekuan PSSI dicabut.

Titik terang hasil mediasi Wapres mendadak gelap. Usai rapat, Nahrawi buru-buru menemui Jokowi. Lagi-lagi, sebagaimana dinyatakannya pada 15 Mei, Jokowi menyebut, “Saya dukung penuh apa yang sudah diputuskan Menpora,” kata Jokowi. Cara Nahrawi berlindung di balik rok Presiden, sembari membenturkan RI-1 dengan RI-2, selain childish juga tak etis dipertontonkan seorang sekaliber menteri. Sepanjang sejarah, baru kali ini Presiden dan Wapres (mau-maunya) terlibat dalam tetek bengek persepak bolaan.

 

Tuan Rumah Gugur

 

Sesuai tenggat waktu yang ditetapkan organisasi sepak bola sejagad, 30 Mei 2015 palu godam FIFA digebukkan. PSSI resmi dikenai sanksi skorsing, kecuali SEA Games U-23. Tak ada organisasi sepak bola yang hierarkinya lebih tinggi dari FIFA/Fédération Internationale de Football Association, dengan anggota 209 negara atau melampaui jumlah Negara anggota PBB. Organisasi lainnya berskala kawasan: UEFA (Eropa); CONMEBOL (Amerika Latin); CONCACAF (Amerika); AFC (Asia); CAF (Afrika); dan OFC (Oseania).

Dengan skor FIFA, status Indonesia sebagai tuan rumah AFF Cup U-16, U-19, dan AFF Futsal 2015 dicabut Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). Kepastian didapat PSSI dari surat Sekjen AFF Dato Azzudin Ahmad pada Kamis (4/6). AFF Cup U-16 sedianya digelar di Solo, 27 Juli-7 Agustus dan AFF Cup U-19 dihelat di Sidoarjo, 22 Agustus-4 September, dan AFF Cup Futsal di Jakarta, 8-18 Oktober. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) juga telah mencoret keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan seperti Kualifikasi Piala Dunia 2018, Kualifikasi Piala Asia 2019, Kualifikasi AFC Cup U-16, dan AFC Women U-14.

Dampak tragis paling langsung atas skorsing itu dialami Persipura. Klub Mutiara Hitam tidak bisa melanjutkan laga di babak 16 besar AFC 2015, menghadapi tim sepak bola asal Malaysia, Pahang FA. Padahal mereka sedang berada di jalur kemenangan dan berpeluang besar masuk ke babak berikut. Musababnya, di antara tim Pahang FA ada tiga orang pemain non-Malaysia. Mereka tidak bisa masuk ke Indonesia karena tidak mengantongi visa. Klub Pahang yang sudah di Bandara Soetta pun jengkel dan balik kanan.

“Kejadian ini merupakan imbas dari konflik antara PSSI dan Menpora. Sebelum ada konflik, pemain asing yang mau main di Indonesia, permohonan visanya diurus oleh PSSI. Tapi semenjak PSSI dibekukan oleh Menpora, pengurusan visa pemain asing yang hendak berlaga di Indonesia harus seizin Menpora,” kata Tjipta Lesmana, mantan Ketua Komite Banding PSSI. Striker Persipura, Boaz Salosa, bahkan sempat melontarkan keinginannya Papua agar Papua lepas dari Indonesia jika pemerintah tak bisa mengurus sepak bola, khusunya Persipura dan Papua.

Nasib serupa nyaris menerpa Persib Bandung, andai saja mereka tidak keburu takluk 0-2 dari Kitchee, di Stadion Si Jalak Harupat (27 Mei) untuk maju ke babak perempat AFC Cup. Klub yang pernah menggunakan jasa Rochy Melkiano Putiray dan sempat mempecundangi Juventus 5-3 dalam sebuah laga persahabatan, Juni 2005, baru saja menjuarai Liga Primer Hong Kong. Suka atau tak suka, mungkin tak berlebihan jika dikomentari, “‘Untunglah’ Pangeran Biru Pasundan itu kalah…”

 

Gelombang Kecaman

 

Atas pembekuan PSSI yang diikuti skorsing FIFA itu, reaksi masyarakat memang dahsyat. Dari kalangan sepak bola, penggemar/tifosi, anggota legislatif, pihak-pihak terkait yang memperoleh multiplier effect berkat pergelaran si kulit bundar menyayangkan dan menyalahkan sikap anomali yang diambil Menpora. Intinya, bagaimana logikanya membenahi persepak bolaan nasinal yang dianggap tak berprestasi dengan terlebih dahulu membinasakah induk organisasi sepak bola?

Bagi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada PSSI adalah bentuk kemunduran PSSI sebagai induk cabang olahraga sepak bola di Tanah Air. “Sejarah sepak bola Indonesia jadi buram. Kita berada di suatu masa kemunduran. Pemerintah harus perbaiki kebijakannya terhadap PSSI, jangan pendekatannya like and dislike. Harus dipisahkan orang dan institusinya. Jangan karena hanya  karena gak suka sama pengurusnya malah dikorbankan. Itu kesalahan dalam kebijakan,” kata dia.

Gelombang Demo PSSI

Di mata Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra, AR. Sutan Adil Hendra, tidak ada alasan signifikan atas keputusan Menpora yang membekukan PSSI. “Dalam UU MD3 sudah dijelaskan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan di DPR dalam, hal ini Komisi X, lembaga mana pun di Indonesia harus mematuhi. Keputusan yang disepakati antara DPR, PSSI, BOPI dan Kemenpora yakni memberi kesempatan kepada klub yang belum menyelesaikan administrasi diberi kesempatan hingga putaran pertama.”

Anggota Komisi X DPR lainnya, Popong Otje Djundjunan/Golkar, mengaku PSSI senasib dengan Partai Golkar. “Saya mempertanyakan poin 6 dari keputusan Kemenpora yang berisi bahwa biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015. Padahal ini kan belum ada persetujuan DPR,” kata Ceu Popong.

Senada dengan Ceu Popong, Ketua Komisi X DPR, Teuku Rifky Harsya mempersoalkan pengalihan beban kerugian kepada DIPA Kemenpora tahun 2015 akibat keluarnya surat pembekuan PSSI yang bernomor 01307 tahun 2015 tersebut. “Dalam pembahasan APBN-P tidak ada satu pun pembiayaan PSSI kegiatan persepak bolaan nasional. Sekali lagi, tidak ada satu nomenklatur pun pembiayaan seperti yang dicantumkan dalam surat keputusan pembekuan PSSI,” tutur Rifky.

Reaksi paling keras dan menohok inti paling struktural atas kekacauan ini muncul dari politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab. “Saya marah terhadap sanksi FIFA. Pemerintah yang salah, kok Boaz (pemain Persipura Boaz Solossa), Persipura, liga, insan bola Indonesia, dan publik jadi korban. Hoii Presiden Jokowi, bangun!,” tulis Pohan dalam akun twitternya, @ramadhanpohan1, Kamis (4/6).

Saat bertemu Presiden, Agum Gumelar meminta agar sanksi pembekuan PSSI dicabut. Menurut Ketua Dewan Kehormatan PSSI itu, pembenahan sepak bola Indonesia dapat dilakukan tanpa harus membekukan PSSI. Ia meminta sanksi pembekuan dicabut, selanjutnya pemerintah dapat mengawasi kinerja PSSI. “Saya kasih ilustrasi. Kalau situasi negara ini memprihatinkan, ekonominya, keamanannya, politiknya, sosialnya. Apakah jalan keluar untuk membenahi ini semua pemerintah dibekukan? Kan tidak begitu toh?” ucapnya.

Didesak berbagai pihak untuk mencabut Surat Keputusan Pembekuan PSSI jika beberapa prasyarat dipenuhi, Nahrwami mengisyaratkan persetujuan—tapi dengan beberapa persyaratan; di antaranya, sponsor dan hak siar harus transparan terlebih dahulu. Seperti saat rembuk mencari jalan keluar yang diinisiasi Wapres Jusuf Kalla, di dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI (10 Juni), keseriusan dan nada ‘sepakat’ dalam jawaban Nahrawi tipikal sebagai pernyataan lips service khas politisi kelas teri.

 

Berakar dari Residu LPI

 

Kisruh di tubuh persepak bolaan Indonesia, ujar Prof. Tjipta Lesmana, tidak lepas dari kehadiran Liga Prima Indonesia (LPI), dengan operator PT Liga Prima Sportindo Indonesia, diikuti 12 klub. Kompetisi LPI digelar mulai 8 Januari 2011 hingga menuntaskan putaran pertama pada Mei 2011, tapi terbengkalai pada putaran kedua. LPI bahkan menjadi ajang tandingan terhadap ISL yang digelar PSSI.

LPI digagas pengusaha Arifin Panigoro. “Semua dirusak sejak saat itu. Mereka jahat sekali, memaksakan kehendak, menduplikasi klub tanpa perjenjangan,” ujar Tjipta Lesmana dalam peluncuran bukunya, ‘Bola Politik dan Politik Bola’ di pressroom DPR RI, Senayan (7/2). Diccontohkan Persija yang kini ada dua, dan juga PSMS Medan yang terpecah menjadi dua. “Intinya, kerusakan sepak bola Indonesia karena lahirnya LPI yang dipaksakan. Kubu LPI berisi orang-orang yang tidak mengerti sepak bola”.

Penonton Sepak Bola

Kebijakan membekukan PSSI berdampak serius. “Imam Nahrawi sudah membawa dunia bola ke ranah politik,” ungkapnya. Dia juga menyebut, Imam Nahrowi memang tidak suka sama PSSI sejak duduk dalam kursi Menpora. “Dampak tersebut bukan hanya terkait dengan olahraga sepak bola, tapi juga integritas pemerintah Jokowi,” kata pakar komunikasi dan pengamat politik senior ini (25/5).

“Saya ingin mengingatkan Nahrawi untuk membubarkan Tim Transisi. Biarkan PSSI menjalankan tugasnya mengelola sepak bola Indonesia,” kata Tjipta. “Nahrawi, sampai kiamat pun tidak akan menang melawan FIFA. Nahrawi harus diingatkan bahwa, dalam dunia sepak bola, penguasa tertinggi adalah FIFA” . Kehendak mereka dan seakan menentang putusan FIFA merupakan tindakan konyol dan hanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pikiran panjang.”Bicara sepak bola pasti mengacu pada FIFA,” ujar mantan Ketua Komite Banding PSSI yang menganulir empat calon Ketua Umum sekaligus di era PSSI Nurdin Halid.

Menurut Tjipta Lesmana, seharusnya Komite Normalisasi bertindak sesuai dengan apa yang digariskan oleh FIFA tanpa kompromi. “FIFA sebenarnya sudah gerah dengan kondisi dan permasalahan sepak bola Indonesia dan federasinya. Saya sangat prihatin dengan keadaan sepak bola Indonesia. Hadirnya Komite Normalisasi, yang mendapat mandat khusus dari FIFA, ternyata tidak mampu membawa jalan keluar bagi sepak bola Indonesia,” ujarnya.

Aroma dendam dalam keputusan Menpora Imam Nahrawi tercium setelah nama-nama orang yang sebelumnya terlibat dalam Liga Prima Indonesia (LPI) muncul melalui tim verifikasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Saat BOPI dinahkodai Ketua Harian Haryo Yuniarto dan belum diisi oleh mantan pengurus LPI, ISL berjalan lancar dan kedua tim ikut berlaga tanpa hambatan. Menurut pihak operator kompetisi PT Liga Indonesia, sebenarnya sudah tidak ada lagi dualisme klub saat ISL musim lalu bergulir.

Ketika Ketua BOPI dijabat Noor Aman dan diisi oleh mantan-mantan pengurus LPI, PSSI mulai mengalami ‘gangguan’. Anggota tim verifikasi BOPI adalah wajah-wajah yang tak asing dalam persepakbolaan Indonesia dengan rekam jejak negatif. Di tim verifkasi BOPI sejumlah nama ikut serta dalam struktur kepengurusan PSSI ketika Djohar Arifin Husin baru ditunjuk sebagai Ketua Umum PSSI pada 2011. Selain itu, terdapat juga staf PT Liga Prima Indonesia Sportindo, operator LPI.

Bisa dimengerti ketika ke- 18 klub kontestan ISL menyikapi politisasi bernuansa revans ini dengan memilih penyelesaian di jalur hukum. Mereka mengajukan judicial review atau uji materi atas UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) No. 3/2005. Yang ingin ditanyakan adalah : s kapan pendelegasian lisensi FIFA ke BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia). Klub menilai, BOPI sudah bertindak seperti FIFA dan AFC.

 

Klub demi Klub Berguguran
Reaksi logis klub atas SK 01307 itu tentulah likuidasi. Klub pertama yang membubarkan diri adalah Persipura Jayapura (5/6) dan PSS Sleman Yogyakarta. Menyusul pengumuman Ketua Umum Benhur Tomy Mano, pelatih Osvaldo Lessa akan segera kembali ke Brasil. “Jika persepak bolaan Indonesia telah normal, saya akan kembali. Itu sudah saya katakan pada manajemen Persipura. Sungguh luar biasa saya dapat bekerja selama 6 bulan bersama Persipura. Tim ini sangat bagus. Jujur saja, saya sedih,” kata Osvaldo Lessa kepada wartawan di Lapangan Wiguna, Abepura.

PSM Makassar juga memilih bubar daripada menunggu kepastian kompetisi yang terkatung-katung tak menentu. Manajemen Persela Lamongan menyusul membubarkan skuad timnya. Para pemain mendapatkan gaji selama tiga bulan, sampai dengan April. “Jujur saja, kami belum bisa memastikan bagaimana nasib pelatih dan pemain setelah kontraknya diputus. Kami juga belum bisa berkomentar terkait kondisi klub yang jadi korban keputusan institusi penyelenggara kompetisi,” ujar Arif Bachtiar, Media Officer Persela.

Tak sampai dua pekan pascaskorsing FIFA, “PSSI memberitahukan dengan sangat menyesal, mulai hari ini (12/6) Timnas U-16 dan U-19 selesai masa tugasnya,” ujar perwakilan PSSI, Tommy Welly. Pelatih timnas U-16 dan U-19, Fachry Husaini, menyatakan kekecewaannya. “Timnas tidak punya peluang lagi untuk ikut berbagai kegiatan internasional. Bahkan, meski sanksi dicabut dalam waktu dekat, kami juga tetap tidak dapat bertanding karena tidak diikutkan dalam pengundian kompetisi. Saya tidak pernah berpikir masa tugas saya akan berakhir setragis ini,” ujar Fachry.

Nuansa pembubaran juga merebak di Persib Bandung. Arema? “Belum ada kepastian, apa yang harus dilakukan. Sementara semua pemain inti sengaja diliburkan dan mereka yang berasal dari luar Malang Raya, pada umumnya kembali pulang kampong,” ujar Media Officer Arema Sudarmaji (5/5). Keputusan manajemen tentang masa depan Arema kemungkinan belum diambil “Yang pasti keutuhan tim tetap dipertahankan, namun mungkin akan disesuaikan dengan isi kontrak yang dihadapkan pada force majeure,” ujar mantan wartawan itu.

Pelatih Persebaya, Ibnu Grahan, mengatakan, Jandri Pitoy dan kawan-kawan (dkk) akan tetap berlatih normal sesuai rencana semula. Keputusan tetap berlatih itu semata-mata untuk selalu siap laga. “Selama belum ada perintah dari bos Persebaya (Gede Widiade), kita jalan terus. Jika sewaktu-waktu diminta berhenti, baru kita berhenti. Para pemain Persebaya sangat terkejut dan kebingungan tentang masa depannya, karena profesi yang mereka pilih adalah bermain bola. Klub Semen Padang FC pun telah mengisyaratkan bakal mengambil langkah likuidasi.

Manuver Nahrawi semakin membuat publik sepakbola Tanah Air murka. Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Tengah, Johar Lin Eng, mengaku semakin muak dengan tingkah laku dan keputusan Menpora. “Seluruh pelaku dan insan sepak bola di Jawa Tengah “menangis. Saya hanya bisa membesarkan hati teman-teman dengan hiburan kata-kata yang sebetulnya sudah mereka pahami ini hanya lips service. Sekitar 400 orang wasit, pengawas pertandingan kehilangan penghasilan. Belum lagi pelatih yang harus putar otak menghadapi lebaran nanti,” ujarnya dengan nada lemas.

 

Sponsor, Jersey dan Pernik-pernik

Bagaimana dengan angka-angka? Sebuah surat dari sponsor mengaku merugi karena telah mengeluarkan dana sebesar Rp100 miliar untuk penyelenggaraan Indonesia Super League (ISL) 2015. Jika sponsor kabur, klub ISL tinggal menunggu ajal alias bubar karena gulung tikar. “Klub yang kontrak pemain selama satu tahun (biasanya dua bulan sebelum kompetisi+10 bulan). Nah, kalau mundur lama, ya tentu akan ada penambahan biaya yang cukup besar. Satu bulan gaji saja sudah sekitar 1 miliar kan?,” sebut manajer Persebaya, Sulaiman Hary Ruswanto.

Klub Persedikab Kediri menyebut kerugian hingga Rp500 juta akibat keputusan Menpora. Manajer Persedikab Kediri Sony Sandra mengatakan, kerugian terjadi karena pihaknya telanjur mengontrak 27 pemain untuk berlaga di Divisi I musim kompetisi ini. “Kerugian kami sekitar Rp500 juta. Itu hanya untuk biaya operasional,” ungkap Soni. Selanjutnya, Persedikab 27 pemainnya. “Pemain terpaksa kita liburkan, tetapi tetap latihan ringan tiga hari sekali,” ujar Sony.

Kalau mau hitung-hitungan lebih detil, kalkulasikan saja gaji pemain/pelatih 18 klub, potensi kerugian dari penjualan tiket, potensi biaya transportasi tanding-tandang dengan total 53 laga hingga partai final (36 + 24 laga di fase penentuan 4 besar plus 3 laga sistem gugur tanpa penentuan Juara III dan IV), pemasukan dari sponsor, hak siar televisi, dan kontrak-kontrak produk tertentu yang berpeluang didapat pemain kelas bintang.

Bisnis jersey, syal, topi dan berbagai cenderamata merupakan bisnis ikutan yang tumbuh dari berputarnya kompetisi. Toh klub-klub pada umumnya didukung oleh ribuan suporter fanatik yang mencari aneka atribut dan jersey tim kesayangannya. Sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia adalah kaum muda. Distro Jersey, misalnya, berkembang menjadi toko Online Jersey. Omset mereka yang selama ini sehat mendadak menurun sangat drastis alias terjun bebas.

“Bukan menurun lagi, tapi sudah hampir berhenti bisnis yang saya jalani. Tidak ada penjualan lagi,” ujar pria yang akrab disapa Kang Ade ini saat ditemui di Stadion Persib (Sidolig), Ahmad Yani Bandung. Kasus nyaris bangkrutnya pengusaha jersey tak hanya terjadi di Jawa Barat. Di Makassar ,Sulawesi Selatan, sejumlah penjual jersey dan atribut klub juga kesulitan mendapatkan pembeli akibat krisis sepak bola nasional.

Banyak di antara mereka yang sangat menggantungkan pendapatan dari penjualan jersey, meski hanya berlabel replika atau KW. “Mungkin kalau sekarang penghasilannya dari pemesanan kostum seperti SSB (sekolah sepak bola), atau perusahaan-perusahaan. Itu juga kalau ada. Paling sehari cuma dua pieces. Jauh menurun karena biasanya sehari bisa sampai seratus lebih. Kaos yang jumlahnya berkodi-kodi kini terparkir di dalam gudang. Paling sekarang ngejar tim lokal, perusahaan, SSB, klu-klub futsal, atau tim tarkam (tarikan antarkampoeng).

Share This: