DPR Akhirnya Tunda Pengesahaan RUU Koperasi

Ilustrasi-Foto:Liputan6

JAKARTA—-Rapat paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 pada Senin, (30/9/19) mengambil keputusan menuda pengesahaan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang telah diusulkan pemerintah.

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo  RUU ini sudah melalui proses pembahasan yang panjang, tapi semua fraksi memahami dan setuju agar RUU ini ditunda.  Dengan demikian RUU ini akan dibahas kembali pada DPR periode mendatang.

Bambang kemudian meminta persetujuan kepada anggota DPR yang hadir. Para anggota rapat pun kompak menjawab setuju. Bambang kemudian mengetok palu tanda keputusan sudah diambil.

RUU Perkoperasian hanya salah satu RUU yang ditudan pengesahaannya. Sejumlah RUU lain seperti  RUU Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara atau Minerba, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan juga ditunda.

Dengan ditundanya pengesahan RUU Perkoperasian ini, maka pengaturan koperasi akan kembali mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang disahkan sejak zaman Orde Baru. Sebab, UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Meskipun demikian ada anggota Komisi Koperasi Slamet sempat meminta RUU disahkan, sesaat setelah rapat paripurna ini dibuka pada pukul 11.20 WIB. Menurut dia RUU ini adalah usulan pemerintah, untuk mengisi kekosongan dari UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perkoperasian yang sudah dibatalkan M.

“RUU ini sudah mengacu pada TAP MPR yang menyebutkan koperasi menjadi sokoguru dari ekonomi Indonesia. Selain itu, kata dia, pembahasan RUU ini di tingkat I juga telah rampung,” ujar Slamet.

Share This:

You may also like...