Dilema Ojek Online

DILEMA ojek online tak kunjung selesai. Hampir tiga tahun berjalan, nyatanya tak kunjung terbit kepastian hukum. Ojek online menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat kota besar. Tapi bermasalah dengan payung hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan layanan jasa transportasi itu ilegal. Bagusnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyebut tetap membiarkan ojek online beroperasi

Di satu pihak, Kementerian Perhubungan mengharapkan roda dua bukan diperuntukkan untuk angkutan jarak jauh. Setiap produsen jasa transportasi harus mengedepankan keselamatan kepada penumpang. Di lain pihak, ojek online tidak memenuhi unsur keselamatan penumpang. Indikatornya, 72 persen kecelakaan lalu lintas disumbang oleh kendaraan roda dua. Ojek termasuk di dalamnya karena klasifikasi yang digunakan main pukul rata.

Kemenhub coba bangun angkutan massal, juga Pemda DKI. Masalahnya, manajemen dan sarana angkutan massal tengah berbenah. Masyarakat belum cukup nyaman dengan angkutan massal saat ini. Rute angkutan yang mengubungkan dari satu moda ke moda transportasi lainnya pun masih perlu dibenahi dengan serius, agar benar-benar meng-cover dan tarifnya ekonomis. Makin rumit ketika pembangunan dan perbaikan infrastruktur digencarkan.

 

Satrio Pinayungan

Bekasi, Jawa Barat

Share This: