Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno “Koperasi Nakal Kami Semprit”

suparno-2

Tidak ada yang berubah di jajaran Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM, begitu janji Suparno, ketika akhir Oktober lalu ia didapuk menggantikan Meliadi Sembiring, yang kini Deputi Kelembagaan di kementerian yang sama. Bagi Suparno, pejabat yang meniti karier di sini sejak dari jenjang terbawah, penunjukan dirinya merupakan kejutan. Pria kelahiran Sragen 12 April 1960 ini tidak menduga posisi ini dipercayakan kepada dirinya. “Sebagai ‘prajurit’, saya siap ditugaskan di mana pun, karena ini amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada Irsyad Muchtar, Slamet A Wijaya dan Yuni Hegarwati dari Majalah PELUANG. Dilihat dari jabatan sebelumnya sebagai Inspektorat, tugas baru sebagai Deputi Pengawasan agaknya tidak terlalu sulit bagi sarjana ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Ia terbiasa melakukan tugas pengawasan di internal lembaganya. Hampir tiap pekan Suparno melakukan sidak ke berbagai kantor Dinas Koperasi di daerah guna menyigi berbagai program kerja Kemenkop UKM. Tugas sebagai Deputi Pengawasan merupakan tantangan yang menarik, ujar suami Nurjanah ini. Sebab, bidang yang baru dibentuk 10 bulan ini membutuhkan sentuhan program yang bernas dalam upaya menerjemahkan peran pengawasan koperasi. Terlebih Menteri Koperasi UKM sudah mengatakan, Deputi Pengawasan dibentuk karena selama ini tidak ada pengawasan serius terhadap usaha koperasi. Disebutnya lebih lanjut,  membenahi koperasi bukanlah tugas yang gampang. Selain punya mekanisme sendiri yang disepakati oleh para anggotanya melalui Rapat Anggota, kebanyakan tata kelola perkoperasian selama ini juga masih amburadul. Berikut petikan perbincangan dengan pejabat yang sering tampil low profile ini.

 

KENDATI BARU DIBENTUK, MASYARAKAT KOPERASI TAMPAKNYA INGIN TAHU GEBRAKAN APA YANG SUDAH DILAKUKAN DEPUTI PENGAWASAN?

Saya kira lembaga ini dibentuk bukan untuk menggebrak, kesannya kok seram banget. Yang kita lakukan hanya menelisik koperasi yang belum menjalankan fungsinya sesuai jati diri. Program pengawasan itu juga sudah disusun dengan sangat bagus oleh Deputi sebelum saya, sehingga tugas saya tinggal meneruskan yang sudah ada. Memang ada prioritas yang mendesak, antara lain mendorong penyelesaian RUU Koperasi segera menjadi UU. Selain itu, kami  membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan yang nantinya diperkuat oleh 3.000 personel di seluruh Indonesia. Satgas ini nantinya yang akan mengontrol kondisi kesehatan koperasi, baik bisnisnya maupun kelembagaannya. Tetapi jangan berpretensi bahwa deputi ini yang akan menjatuhkan punishment. Sebab, pembubaran koperasi hanya bisa dilakukan oleh anggotanya sendiri melalui Rapat Anggota. Sedangkan koperasi yang dibubarkan oleh pemerintah biasanya karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang atau aktivitasnya bertentangan dengan ketertiban umum. Pemerintah juga bisa membubarkan koperasi dengan pertimbangan koperasi yang bersangkutan tidak bisa diharapkan lagi.

UNTUK PELAKSANAAN SATGAS YANG MENCAPAI 3.000 ORANG LEBIH ITU, APAKAH MENAMBAH APARAT KHUSUS?

Sampai saat ini baru terbatas di lingkungan kementerian dan dibantu oleh dinas-dinas di setiap daerah yang membidangi koperasi. Ini pekerjaan besar menyangkut pembenahan koperasi secara menyeluruh. Kita tak ingin lagi mendengar masih adanya koperasi abal-abal yang membuat citra koperasi terpuruk. Karenanya, kami juga mengajak para pegiat koperasi di berbagai daerah hingga Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) beserta jajarannya. Yuk, kita jalan bersama dengan memaksimalkan kinerja kepengawasan yang ada di setiap koperasi agar melakukan tugas dan fungsinya.  Jangan sampai organisasi ini kurang memiliki peran karena lemahnya kontrol pengawasan di internalnya sendiri.

TANGGAPAN DEKOPIN MENGENAI AJAKAN UNTUK PENGAWASAN BERSAMA ITU?

Saya kan pernah di Dekopin dan tahu persis luasnya jangkauan lembaga ini di pelosok daerah. Setelah ditunjuk jadi Deputi Pengawasan, saya sempatkan sowan ke Ketua Dekopin, Pak Nurdin Halid. Sebagai orang yang lebih muda, saya tentunya harus permisi kepada beliau. Saya katakan, bahwa jika dalam tugas saya ini nanti ada koperasi yang jadi anggota Dekopin kena semprit, mohon kiranya bisa dimengerti karena ini memang untuk kebaikan perkembangan koperasi di Tanah Air.  Ternyata beliau menanggapi dengan antusias dan mempersilakan saya untuk menyemprit koperasi-koperasi yang keluar jalur.

APA TOLOK UKURNYA KOPERASI ITU BAIK ATAU TIDAK BAIK?

Kalau ingin melihat koperasi baik atau tidak baik, ya tidak cukup sekadar berteori. Tetapi harus lihat langsung ke lapangan. Dengan hanya menerima laporan keuangan, tidak cukup untuk mengatakan koperasi itu sehat atau tidak. Pengawasannya berjalan sesuai prosedur atau tidak. Karena itu, kami akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke daerah-daerah. Jika kita temukan koperasi bermasalah atau akan berdampak masalah, mohon izin saja kalau suatu saat kita semprit dengan kriteria-kriteria tertentu. Khususnya yang melenceng dari rel atau kaidah pekoperasian yang kita sepakati.

suparno

APAKAH SUDAH ADA KOPERASI YANG KENA SEMPRIT?

Saya kan baru satu minggu di sini. Prinsispnya, kita akan bertindak tegas terhadap koperasi yang tidak tertib. Pada tahap awal, kita himpun lebih dulu data-data koperasi secara detail. Misalnya, berapa total jumlah koperasi; yang mati berapa, jalan di tempat berapa; yang butuh dorongan berapa; yang eksis berapa. Pokoknya, harus tersedia mapping yang jelas dari jumlah koperasi primer dan sekunder di tiap provinsi. Kemudian kita kaitkan dengan induk-induk koperasi untuk mendata semua anggota. Mereka harus proaktif melakukan monitoring ke bawahnya.

SEBENARNYA YANG LAYAK DIAWASI USAHA KOPERASI APA KELEMBAGAANNYA?

Itu sudah otomatis diawasi oleh anggotanya masing-masing. Karenanya, tidak boleh lagi koperasi yang partisipasi anggotanya lemah. Yang jadi sasaran kita adalah memfungsikan kembali peran pengawas di koperasi. Mereka para pengawas di internal koperasi harus berkoordinasi dengan akuntan publik. Di sisi lain, pengurus koperasi juga harus seiring sejalan dengan pengawas, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa peran pengawas hanya sebagai pelengkap.

HARAPAN ANDA KE DEPAN?

Saya ingin berkarya semaksimal mungkin, menyelesaikan tugas pengawasan ini dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab. Koperasi kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Guna mempercepat tumbuhnya iklim berkoperasi yang sehat itu, maka RUU Koperasi mendesak untuk disegerakan, sehingga koperasi punya rambu yang tegas dalam menumbuhkan usahanya.●(Saw/Irsyad Muchtar)

Share This:

You may also like...