Dana Bergulir untuk KUKM Sulut Rp 23 Miliar

MANADO : Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menggelontorkan pinjaman dana bergulir untuk kalangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) Sulawesi Utara sebesar Rp 23 miliar. Pinjaman dana dengan bunga 4,5% per tahun slising atau hanya 2,5% per tahun flat itu diharapkan dapat terserap secara optimal.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial mengemukakan hal itu saat mengadakan Sosialisasi dan Walk in Assessment Dana Bergulir LPDB di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, (21/1/16) di Manado. Acara yang dihadiri sekitar 250 orang para pelaku UKM tersebut, dibuka oleh Pj. Gubernur Sulawesi Utara, Soni Sumarsono,dan dihadiri sejumlah jajaran instansi provinsi terkait.

Dipilihnya Sulawesi Utara sebagai tempat pelaksanaan awal sosialisasi dana bergulir tahun 2016, karena Sulawesi Utara termasuk 10 provinsi dengan penyerapan dana bergulir terendah. “Secara akumulasasi, penyerapan dana bergulir LPDB Kementerian Koperasi dan UKM di provinsi Sulawesi Utara hanya Rp 8,5 Miliar atau hanya 0,12% dari total penyaluran dana bergulir LPDB sebesar Rp 6,83 triliun,” kata Kemas Danial.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sulawesi Utara, Soni Sumarsono menyambut baik program sosialisasi yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM.

“Program tahun 2016 pemerintah provinsi dan daerah Sulawesi Utara akan merevitalisasi 300 koperasi yang mati suri, dengan harapan LPDB Kementerian Koperasi UKM dapat mendukung dalam hal permodalannya,” ujarnya.

Sesuai arahan Kementerian Koperasi dan UKM agar koperasi non aktif segera dibubarkan atau dibekukan izin operasinya, tahun 2015 lalu DInas Koperasi Sulawesi Utara membekukan 2.612 koperasi pertanian, usaha, dan unit desa di wilayahnya. Selain untuk menertibkan administrasi, semua unit koperasi tersebut umumnya tidak aktif selama dua tahun terakhir.

Dasar hukum pembekuan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Meski demikian, penutupan tersebut tidak menutup akses pertanggungjawaban hukum dari unit koperasi tersebut.

Pembekuan 2.612 koperasi itu, kata Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dinas Koperasi Sulawesi Utara Angelina Silangen tidak akan berdampak negatif terhadap perkembangan koperasi di wilayahnya. Karena pendirian koperasi yang dibekukan itu umumnya hanya demi mengejar kucuran dana kredit usaha tani (KUT) dari pemerintah. Dana KUT yang diterima setiap koperasi mencapai ratusan juta rupiah. Namun dana itu oleh sebagian pengurusnya tidak dipakai untuk usaha tani atau usaha ekonomi masyarakat desa, tetapi untuk keperluan konsumtif, termasuk membeli mobil baru. Itu sebabnya Silangen meminta Pemerintah harus menagih KUT yang sudah diberikan kepada koperasi nakal dan menuntut mereka secara hukum.

kantor lpdb

Sosialisasi digalakkan

Pada tahun 2015 lalu, LPDB_KUMKM berhasil menggelontorkan dana bergulir sebesar RP1,560 triliun ayng tersebar ke seluruh provinsi. Jumlah penerima terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 422 miliar, Jawa Timur Rp 307,5 miliar dan DKI Jakarta Rp 284 miliar. Sedangkan tiga provinsi terendah dalam penyerapan dana bergulir LPDB-KUMKM adalah Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara. Rendahnya daya serap sejumlah provinsi terhadap dana bergulir LPDB-KUMKM umumnya disebabkan faktor komunikasi dan informasi. Hal ini lantaran keberadaan kantor operasional LPDB-KUMKM yang hingga kini masih berada di pusat pemerintahan, Jakarta. Guna memutus kendala jarak tersebut LPDB-KUMKM memang pernah mengusulkan dibukanya tiga kantor perwakilan di wilayah Indonesia Barat, Tengan dan Timur. Namun, hingga kini permohonan tersebut masih belum mendapat tanggapan positif dari otoritas di Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah 10 provinsi dengan serapan dana bergulir terendah sejak dana tersebut disalurkan pertama kali pada tahun 2008. Sulawesi Utara (Rp 8,525 miliar); Maluku (Rp 8,576 miliar); Maluku Utara (Rp 11,600 miliar); Sulawesi Barat (Rp12,125 miliar); Nanggroe Aceh Darussalam (Rp 14,150 miliar); Bangka-Belitung (Rp16,815 miliar); Kepulauan Riau (Rp 19,716 miliar); Bengkulu Rp 24 miliar) dan Jambi (Rp 36 miliar).

LPDB-KUMKM merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas mengelola dana bergulir dalam bentuk pembiayaan dengan bunga rendah kepada Koperasi dan UKM. Untuk tahun 2016, lembaga berstatus Badan Layanan Umum ini menargetkan penyerapan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun kepada 415 mitra. (Irm)

Share This:

Next Post

Suku Bunga baru LPDB-KUMKM 4,5% per tahun

Sen Jan 25 , 2016
JAKARTA: Memenuhi imbauan Menteri Koperasi dan UKM agar LPDB-berani menurunkan lagi tingkat suku bunganya kepada pelaku KUMKM, BLU ini mengumumkan suku bunga baru, hanya 4,5% per tahun menurun, atau turun 0,5 basis poin dari sebelumnya sebesar 5%. Dalam keterangan persnya di Jakaarta, Jumat 921/9) Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Warso Widanarto, mengatakan […]