Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tumbuhkan Iklim KUKM Positif

BANTUAN penguatan modal melalui dana bergulir ditujukan untuk menumbuhkan iklim usaha positif di kalangan koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM). Terlebih dengan kian sulitnya kelompok ini  menembus akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal karena tak terpenuhinya faktor agunan.

Namun dalam pelaksanaannya cukup banyak mitra usaha LPDB gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi); bahkan tak sedikit pula yang sengaja ngemplang alias moral hazard.

Upaya menekan kenakalan mitra usaha tersebut, LPDB menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah Kejaksaan Tinggi di berbagai provinsi.

“Kejaksaan dapat menjemput paksa mitra usaha yang memang beritikad buruk, dan sebagai pengacara negara, dapat mewakili kepentingan hukum LPDB di pengadilan,” kata  Direktur Utama LPDB Kemas Danial di sela acara penandatangan kerja sama (MoU) antara LPDB dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu (7/6).

Tak terpungkiri bahwa daya tarik LPDB terletak pada rendahnya penerapan suku bunga, hanya 2,5 persen per tahun untuk sektor ril dengan tempo 5-10 tahun. Sedangkan untuk pinjaman koperasi (simpan pinjam) sebesar 4 persen setahun dengan jangka waktu 3-5 tahun.

Lantaran suku bunga yang murah itu, terkadang muncul anggapan bahwa dana bergulir LPDB adalah program sosial.  Guna meluruskan opini keliru itu, Kemas Danial gencar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke berbagai daerah. Ia ingin menegaskan, LPDB hanyalah lembaga stimulus. Artinya, KUKM pengaju pinjaman    sudah punya legalitas usaha,  kinerjanya yang positif, namun  kekurangan modal untuk pengembangan usaha.

Dengan demikian, LPDB  memang tidak diperuntukkan bagi KUKM  yang baru memulai usaha. Itu sebabnya, dalam program sosialisasi tersebut,  koperasi harus sudah berjalan dua tahun yang ditunjukkan dengan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan yang rutin dua tahun terakhir. Memiliki kantor tetap, dengan struktur pengurus yang jelas serta menunjukkan kinerja usaha positif. Sedangkan bagi mitra non koperasi (UKM) disyaratkan bergerak di sektor riil dan mampu menyerap tenaga kerja.

Saat memberikan pengarahan  pada Sosialisasi Bimtek di Jembrana, Bali, Kamis (15/6), Kemas kembali menegaskan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dana bergulir karena dana tersebut akan kembali diputar sehingga pelaku KUKM lain bisa juga menikmati manfaat dana bergulir.

Melalui sosialisasi yang gencar ke berbagai provinsi itu, hasilnya, sejak 2013 BLU ini dapat menekan angka kredit macet di bawah satu persen. Hal itu dilakukan dengan memperketat persyaratan pengajuan pinjaman pembiayaan. Jika sebelumnya agunan pinjaman cukup dengan jaminan fiducia, kini debitur LPDB wajib menyediakan agunan minimal 30% dari total pinjaman diajukan. Sedangkan 70% sisanya akan dijamin oleh Jamkrindo dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), lembaga penjaminan yang memang sudah melakukan kerja sama dengan LPDB sejak 22 Desember 2014.

Apabila dana stimulus ini  mencapai sasaran yang tepat, yaitu kalangan UMKM yang tengah tumbuh, Kemas Danial yakin kehadiran LPDB bakal mampu menggerakkan ekonomi daerah.  ”Kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan semakin dekat dan mampu bersaing di pasar global, terutama dalam menghadapi  pasar ekonomi ASEAN,” tandas Kemas.   (Irsyad Muchtar)

Share This:

Next Post

Kopsyah BMI realisasikan Kredit Rumah Tanpa DP

Kam Jul 6 , 2017
Gembira bercampur haru menyatu di wajah Neneng dan Andri saat menerima kunci rumah barunya yang sejak lama mereka idamkan.  Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia memenuhi permohonan kredit rumah tanpa uang muka kepada pasangan suami istri itu. Idul fitri tahun ini menjadi hari spesial bagi Neneng (30) dan Andri (35). Pasangan […]