CIPS Minta Pemerintah Evaluasi HPP Beras

Ilustrasi-Foto: INvestor Daily

JAKARTA—–Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)  meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang tidak lagi sesuai.  Rendahnya HPP berdampak pada turunnya kualitas beras yang diserap Bulog hingga sulit untuk disalurkan.

Peneliti CIPS Galuh Otctania mengungkapkan, hal ini berimbas pada sekitar 20 ribu ton stok cadangan beras pemerintah yang disimpan Bulog terancam busuk.

“Relevansi HPP saat ini kedaluwarsa apabila melihat pergerakan harga saat ini. Selain itu dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah,” ujar Galuh dalam keterangan persnya, Rabu (4/12/19).

Perubahan HPP karena didorong perubahan biaya transportasi, inflasi hingga perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun.

Selain menghadapi problem kualitas beras akibat terkekang HPP, distribusi beras Bulog juga terhambat karena adanya perubahan skema bantuan sosial. Transformasi dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema baru ini.

Keberadaan program BPNT membuat  peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang. Distributor lain, seperi swasta juga melakukan suplai beras. Penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT.

Dengan demikian selian harus  mempertimbangkan harga, Bulog sekaligus harus memperhatikan kualitas dan distribusi.

“Sementara masyarakat akan lebih memilih untuk membeli beras dengan harga terjangkau, berkualitas baik dan pelayanan yang cepat dan tepat,” pungkas Galuh. 

Share This:

You may also like...