Bukan Koperasi Bodong

Ulah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis 262 investasi berpotensi bodong di sejumlah media massa on line 7 November lalu sempat bikin panik kalangan pengurus koperasi. Pasalnya, dalam daftar itu sedikitnya terselip 14 nama koperasi yang kewenangan legalitasnya bukan di bawah pengawasan OJK.
Celakanya, dua di antaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) Bogor dan KSP Nasari Semarang, dua koperasi besar yang justru berkinerja sangat baik dan sering dijadikan contoh koperasi sukses oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Tak urung, mereka meradang. Jumpa pers digelar untuk meluruskan kabar bodong itu. Uai itu berita pun meredup.
Tetapi masalah tidak selesai dengan hanya gelar press release, KSP SB ataupun Nasari masih harus menghadapi banyak pertanyaan dari anggota dan mitra usahanya. Kantor KSP SB di Jl Pajajaran No. 1 Kota Bogor sempat panik lantaran ketidakpercayaan anggotanya gara-gara pemberitaan negatif tersebut.
Untungnya ‘rush’ itu hanya berlangsung singkat. Pengurus segera turun tangan menjelaskan bahwa KSP SB adalah koperasi solid yang badan hukum dan usahanya diakui oleh pemerintah. Koperasi yang juga bergerak di sektor properti, dan usaha retail berbendera SB Mart ini sudah beroperasi sejak tahun 2004 dengan total aset per 31 Desember 2013 mencapai Rp 1,6 triliun. Lagipula, dengan kewenangan hukum di bawah kendali Kementerian Koperasi dan UKM, tidak ada alasan bagi OJK untuk masuk ke domain penilaian KSP.
Isu likuiditas ataupun kerentanan manajemen memang rawan dan jadi momok bagi lembaga keuangan mana pun. Bahkan perbankan kelas kakap sekalipun bakal goyah jika diterpa isu buruk ini—tak peduli dengan adanya back-up Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sekalipun.
Jika isu itu menerpa lembaga keuangan kelas koperasi yang tidak dijamin oleh pemerintah, akibatnya lebih sering fatal, kalau tidak langsung tutup pengurusnya diburu layaknya kriminal. Ambil contoh Kosipa di Sulawesi Selatan, Koperasi Karang Asem Bali, Koperasi Langit Biru di Tangerang, dan yang terakhir ini hangat Koperasi Karyawan Cipaganti, semua langsung KO tanpa ada pembelaan pemerintah. Kementerian Koperasi bungkam seribu bahasa.
Berbeda halnya jika ada koperasi yang sukses mengembangkan usahanya, aparat pemerintah (dinas koperasi setempat) tergopoh-gopoh mengklaim bahwa koperasi sukses itu berkat binaanya. Padahal, keruntuhan ataupun melambungnya usaha koperasi nyaris tak berkorelasi positif dengan peran pemerintah—kecuali sebatas pemberian izin atau legalitas usaha. Kalau mau jujur, sebagian besar koperasi yang sukses justru tidak pernah mengemis bantuan kepada pemerintah.
Dibanding lembaga perbankan, peran KSP juga tidak kecil artinya dalam menggerakkan usaha anggotanya yang kebanyakan berada di lapis grassroot, kalangan ini umumnya adalah usahawan mikro unbankable, yang tidak bisa mengakses dana perbankan. Ada banyak risiko yang harus dihadapi oleh KSP dalam membiayai mitra usahanya yang unbankble itu, toh selama ini relatif aman-aman saja. Tapi, mengapa risiko KSP yang besar itu belum juga mendapat respon berupa perlindungan dana simpanan anggota seperti layaknya LSP perbankan.
Jika hal ini terus diabaikan, jangan lupa perkembangan KSP terus menjamur, data terkini menyebutkan terdapat 109.044 KSP dengan total pinjaman Rp66,31 triliun dan melayani 18,6 juta anggota. Dan kita tidak sedang menunggu sebuah bom waktu yang dahsyat, bukan!

Share This:

You may also like...