BPK Minta Pemerintah Waspada Tingkat Rasio Utang

Ketua BPK Moerhadi Soerja Djanegara -Foto; Sebarr.com

JAKARTA—-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai tingkat rasio utang yang tercatat meningkat dalam empat tahun terakhir.  Walaupun BPK masih menilai rasio utang masih di bawah ambang batas aman, namun pemerintah diminta menjaga tingkat utang sesuai dengan kemampuan negara untuk membayar.

“Rasio utang mengalami peningkatan selama tahun 2015-2017. Dimana, pada 2015 silam rasio utang mencapai 27,4 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB) nasional. Selanjutnya meningkat  menjadi 28,3 persen pada 2016 dan 29,93 persen di tahun 2017,”  kata Ketua BPK Moerhadi Soerja Djanegara usai menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 di DPR, Senayan, Selasa (28/5).

Menurut Moerhadi rasio utang pada 2018 tercatat turun tipis menjadi 29,81 persen terhadap PDB nasional. Rasio utang ini tidak lepas dari realisasi pembiayaan utang dari tahun 2015-2018. Yakni pada 2015 mencapai Rp380 triliun, pada 2016 sebanyak Rp403 triliun. 

Sementara  pada 2017 mencapai Rp429 triliun dan pada 2018 sebesar Rp370 triliun. Adapun sampai dengan 31 Desember 2018, menurut audit BPK, nilai pokok atas utang pemerintah telah menembus Rp4.466 triliun. 

“Nilai pokok utang ini terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp2.655 triliun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp1.811 triliun atau 41 persen. Jadi warning kita tetap pada utang,” tutur Moerhadi.

BPK mengungkapkan telah terjadi realisasi dalam peningkatan belanja subsidi dalam APBN 2017. Moermahmudi mengatakan, total belanja subsidi hingga akhir 2018 mencapai  Rp216 triliun. Jumlah ini  melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp156 triliun. Realisasi subsidi itu juga naik Rp50 triliun dibanding realisasi pada 2017. 

Peningkatan  belanja subsidi didorong adanya pembayaran utang subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 25 triliun, realisasi nilai minyak mentah Indonesia sebesar 67,5 dolar AS per barrel yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 48 dolar AS per barrel. Selain itu kondisi nilai tukar rupiah juga dibawah dengan asumsi pemerintah.

Di sisi lain, terdapat penyediaan bahan bakar minyak dan listrik oleh badan usaha melalui skema subsidi maupun skema penugasan, yang harga jualnya ditetapkan pemerintah di bawah harga keekonomisan.  

“BPK menilai pemerintah dan DPR perlu membahas skema pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang tepat,” pungkas dia.

Share This: