BKPM Akui Keluhan Investor Soal Perizinan Investasi

TANPA tedeng aling-aling, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menggunakan istilah keras. Ia mengakui investor dalam negeri merasa muak dengan sistem perizinan berusaha di negeri ini. Kemuakan terjadi karena beberapa aturan pemerintah pusat dan daerah (Pemda) saling tumpang tindih. Kondisi itu membuat banyak investor kebingungan.

“Beberapa kali saya katakan kenapa PMDN ini tidak cepat terealisasi, pertama-tama karena repotnya pengurusan izin. Soal perizinan ini teman-teman (investor) muak,” ujar Bahlil dalam video conference. Pasalnya karena masih ada arogansi sektoral di masing-masing kementerian/lembaga (k/l). Alhasil, proses perizinan lambat.

“Saya tahu ini (karena adanya) arogansi sektoral di kementerian. Aturan tumpang tindih antara gubernur, bupati, dan walikota,” ujarnya. Selain itu, Bahlil juga menyebut beberapa pihak ‘bermain-main’ dengan birokrasi perizinan. “Makanya, strategi BKPM sekarang, semua izin (usaha) kami yang urus”. Dasar hukumnya Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, semua kewenangan berusaha di BKPM.

Kendala lainnya adalah banyak investor yang mengaku sulit mendapatkan kredit dari perbankan. Pihak perbankan telah menyetujui ajuan kredit pengusaha, tapi dana yang dijanjikan tak kunjung cair. “Disetujui oleh bank tapi (dananya) ditahan,” kata Bahlil. Karenanya, BKPM akan meminta perbankan segera mencairkan kredit yang sudah dijanjikan kepada investor. “Kalau tidak begitu, ekonomi akan melambat,” katanya.

Sebagai informasi, BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp402,6 triliun pada semester I 2020. Realisasi yang terjadi di tengah penyebaran virus corona itu mencapai 49,3 persen dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp817,2 triliun.

Realisasi investasi pada semester I 2020 naik tipis 1,8 persen dibandingkan dengan posisi semester I 2019 yang Rp395,6 triliun. Jika dirinci, investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp207 triliun atau 51,4 persen dari target dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp195,6 triliun atau 48,6 persen dari target. Realisasi PMDN naik 13,2 persen, sedangkan PMA turun 8,1 persen.

Pernyataan keras Kepala BKPM akan lebih kongkret hasilnya jika ditindaklanjuti dengan ketegasan mempraktikkan aturan pelaksanaan yang efisien.●(dd)

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *