Bhakti Koperasi, Ujian Untuk Terus Berinovasi

GEMURUH tepuk tangan membahana di aula lantai 6 hotel Karebosi Condotel Makassar, ketika Menteri Koperasi UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyematkan bintang Bhakti Koperasi di dada kanan Kamaruddin Batubara. Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini adalah satu dari 134 para pegiat koperasi di seluruh tanah air yang menerima penghargaan bergengsi dari pemerintah.

Perayaan Hari Koperasi ke 70 di Makassar Sulawesi Selatan, secara resmi baru akan berlangsung pada 12 Juli 2017. Namun kemeriahan acara penghargaan Bhakti Koperasi kepada para pegiat koperasi pada 11 Juli malam itu, tak ubahnya bagai pemuncak seluruh acara. Terlebih ketika Menteri Puspayoga menyematkan pin penghargaan dan menyalami Kamaruddin Batubara, sorak gemuruh pengunjung membahana di aula hotel bintang empat itu. Keriuhan itu bisa dimaklumi karena Kopsyah BMI memang merupakan rombongan  terbesar yang datang ke acara tersebut. Usai penyematan penghargaan, sebanyak 75 orang karyawan dan anggota koperasi terbesar di Provinsi Banten itu, menyerbu panggung, mendapuk Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid untuk berpose bersama.

“Penghargaan ini merupakan ujian dan sekaligus tantangan kepada kami untuk terus berinovasi,” kata Kamaruddin Batubara didampingi para pengurus Kopsyah BMI yang malam itu larut dalam kegembiraan.

Berkiprah di kancah ekonomi rakyat dan sekaligus berkoperasi bagi Kamaruddin tak ubahnya bagaikan perjalanan nasib. Keduanya bukanlah pilihan ideal lelaki kelahiran Mandailing Natal Sumatera Utara tahun 1975 ini. Usai menamatkan SMA, ia meluncur ke kota Bogor untuk melanjutkan kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Di perguruan tinggi negeri itu ia mengambil jurusan Kedokteran Hewan. “Jurusan ini asal pasang saja, karena di fakultas itu ada kakak kelas, sehingga gak perlu beli buku lagi, tinggal pinjam bukunya saja,” kenang Kamaruddin. Berhasil masuk kuliah di perguruan tinggi ternama itu ternyata tak semulus yang diperkirakan, hanya empat bulan saja Ia menerima kiriman  dana dari orang tuanya. Setelah itu distop lantaran kondisi keuangan yang kurang memadai. Sebagai anak tertua kedua dari delapan bersaudara ia mafhum, adik-adiknya yang lain juga harus mengenyam bangku pendidikan. Maka, ia harus berjibaku mencari biaya  kuliah sekaligus biaya untuk kebutuhan sehari-hari dengan kerja serabutan. “Semua yang bisa jadi uang saya kerjakan, berjualan pakaian di kampus, oke. Kerja di peternakan hingga mengajar les SD ke rumah-rumah pun saya lakoni,” kenangnya lagi. Perjuangan yang gigih itu bobol juga, ia hanya   bertahan setahun, setelah itu drop out. Mimpinya menjadi dokter hewan hanya sampai  Program Diploma II Fakultas Kedokteran Hewan IPB.

Kegagalan itu tak ingin diratapinya berlarut-larut. Ia  mencoba bangkit dan memulai sesuatu yang baru. Dan peluang itu tiba ketika rekan sealmamater  mengajaknya untuk jadi tenaga peneliti proyek pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Tak ada rotan akar pun jadilah, pekerjaan yang jauh dari cita-cita saya ini harus diambil kalau masih ingin menikmati sesuap nasi,” tuturnya berseloroh. Tekad untuk fokus sebagai peneliti  ekonomi masyarakat pedesaan dan nelayan itu, membuka lembaran baru bagi suami Intan Fitria ini. Ia mampu larut dan berkiprah hampir 10 tahun sebagai konsultan pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Lembaga tempatnya berdedikasi itu bernama LLP-UMKM (Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah) yang merupakan kolaborasi antara  Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang dengan Lembaga Sumberdaya Institut Pertanian Bogor.

Pada Maret 2013, nama LPP-KUKM dilikuidasi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM dengan akte pendirian No. 03 tanggal 05 April 2013, Badan Hukum No:518/11/BH/XI.3.KUMKM/2013 tanggal 12 April 2013.

Dua tahun berselang, pada November 2015 dilakukan perubahan Anggaran Dasar dengan nama Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan BH No : 513/PAD/M/KUKM.2/XI/2015.

Perombakan atau likuidasi LPP-UMKM itu, kata Kamaruddin, dilakukan oleh Pemda Tangerang mengacu pada SKB Empat Menteri tahun 2009 yang melarang Pemda di seluruh Indonesia memiliki lembaga keuangan mikro. Lembaga itu diharuskan berubah menjadi BPR, BumDes atau Koperasi. Pilihan waktu itu adalah Koperasi karena sejalan dengan rekomendasi konsultan IPB pada tahun 2002 yang menganjurkan penggunaan badan hukum koperasi.

Mengapa pilihannya kemudian berbasis syariah ketimbang konvensional? Sistem syariah jauh lebih berkeadilan karena pinjaman yang disalurkan bertujuan untuk memberdayakan anggota. “Tidak ada sistem bunga yang ujung-ujungnya acapkali mencekik anggota dalam belitan utang. Pola syariah yang kita terapkan adalah model rembug pusat untuk kemaslahatan atau kesejahteraan anggota, tujuannya untuk mencapai sistem syariah yang ideal berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits, dan Fatwa MUI,” tutur ayah tiga anak yang  menyelesaikan S1 ekonomi dari  Universitas Nusa Bangsa Bogor tahun 2014.

Model Rembug P usat adalah sistem simpan pinjam tanpa jaminan yang dilakukan secara berkelompok. Sedangkan aktivitasnya hanya melayani anggota untuk pembiayaan ekonomi pokok maupun tambahan serta mengembangkan budaya menabung (capital formation), sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian usaha sesuai prinsip-prinsip syariah yang menciptakan kemaslahatan.

“Koperasi itu harus memberdayakan anggotanya, bukan koperasi namanya kalau yang sukses hanya pengurusnya saja,” pungkas Kamaruddin yang kini tengah menyelesaikan studi Magister (S2) Ekonomi Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. (Ira)

Share This: