Berharap Makmur Dengan KUR

Kabar gembira bagi pelaku UMKM karena suku bunga KUR diturunkan menjadi 7%. Selain itu, jumlah lembaga penyalur ditingkatkan menjadi 38 dan sasarannya digeser ke sektor produktif.

Perajin tenun

Pemerintah berambisi menggeser sektor usaha penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini dari perdagangan ke sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tujuannya agar lebih mendorong pergerakan di sektor produktif.

Untuk mendukung pemerataan ekonomi, wilayah penyaluran KUR akan diperluas tidak lagi terkonsentrasi di Jawa. Selain itu, akan ada debirokrasi dalam penyalurannya agar lebih banyak lagi pelaku usaha UMKM yang mendapatkan kredit murah ini. “Menyederhanakan pengajuan kredit KUR berarti mengurangi ketimpangan ekonomi,” ujar Wapres Jusuf Kalla saat membuka Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia, 3 Januari 2017.

Secara sektoral, saat ini komposisi KUR sebanyak 67% disalurkan untuk sektor perdagangan. Sedangkan sektor pertanian sebesar 17%, industri pengolahan 4%, perikanan 1,5%, jasa 10,5%, dan sektor penempatan TKI 0,2%. Penyaluran KUR mencapai 94,4% atau sebesar Rp94,4 triliun, dari target Rp100 triliun dengan debitur sebanyak 4.361.835 orang, serta non performing loan (NPL) sebesar 0,37%.

Hal ini ditengarai menjadi penyebab tidak efektifnya penyaluran KUR untuk menimbulkan multiplier effect perekonomian. Dengan lebih banyak disalurkan pada perdagangan, pertumbuhan yang dihasilkan cenderung tidak berkualitas. Hal ini berbeda jika KUR diarahkan pada sektor produktif yang dapat menyebabkan rantai nilai di sebuah sektor usaha berkembang.

Minimnya penyaluran KUR ke sektor produktif sebenarnya bukan hal aneh jika dikaitkan dengan struktur penyaluran kredit perbankan. Per Oktober 2016, kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (produktif) hanya sebesar Rp276 triliun, atau 6,5% dari total kredit Rp4.243 triliun. Bahkan, jika di-“kuliti” lebih mendetail, alokasi untuk sektor pertanian dan perikanan hanya sedikit sekali.

Untuk mereposisi kredit ke sektor pertanian dan perikanan yang dipandang high risk tentu bukan hal mudah. Perlu ada perubahan radikal baik dari sisi regulasi yang menyangkut bobot credit risk maupun sistem penjaminan atau asuransi yang berpihak. Selama ini, kredit sektor pertanian dinilai memiliki risiko tinggi seperti  gagal panen, hama, atau kondisi cuaca yang tidak mendukung. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, niscaya dana KUR tidak akan kemana-mana selain ke sektor perdagangan.

 

Perluasan Agen Penyalur

Selain bertekat untuk mereposisi sektor usaha pembiayaan KUR, pemerintah juga memperluas agen penyalur KUR menjadi 38 lembaga bank/bukan bank dari sebelumnya 33 lembaga. Lima penyalur KUR yang baru adalah Adira Finance, Mega Sentra Finance, BCA Finance, FIF, dan Kospin Jasa. Dengan perluasan agen penyalur ini diharapkan lebih banyak pelaku usaha yang mendapat guyuran kredit berbunga rendah.

Sejalan dengan penambahan lembaga penyalur, plafonnya juga akan ditambah menjadi Rp110 triliun. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberdayakan pelaku usaha UMKM.

Yang tidak kalah menariknya adalah upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menurunkan tingkat bunga KUR dari 9% menjadi 7%-8% pada tahun ini. Dengan penurunan ini, penerima dana tidak akan terbebani dalam menjalankan kewajiban angsurannya.

Sekadar mengingatkan, pada awal penyaluran KUR suku bunganya sebesar 22%. Kemudian turun menjadi 12% selama beberapa bulan, yang disebut sebagai masa transisi. Akhirnya mencapai 9% sampai tahun lalu, dan kini akan menjadi 7%.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, langkah penurunan bunga KUR secara bertahap, merupakan salah satu bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.  “Pemerintah akan berbuat semaksimal mungkin dan peduli terhadap UKM karena dari sektor inilah perekonomian dalam negeri berkembang,” ucap Puspayoga beberapa waktu lalu.

Penurunan bunga KUR ini memang menjadi dambaan banyak pihak yang sejak lama disuarakan. Sebab, dibanding negara lain seperti Malaysia dan Jepang, suku bunga untuk pelaku UMKM di sana cukup rendah masing-masing sebesar 4% dan 1%. Dalam hal ini, intervensi Pemerintah negeri jiran sangat kentara sebagai salah satu bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil. (Drajat)

 

Share This:

You may also like...