BBM Naik, Infrastruktur Meningkat ?

Setelah tertunda, rencana pemerintah menaikkkan harga BBM bersubsidi tampaknya bakal menjadi kenyataan pada bulan ini. Berbagai program diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat miskin akibat kenaikan BBM. Efektifkah?
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni ini. Pengurangan subsidi ini dinilai akan meringankan beban APBN. Dana hasil dari pengurangan subsidi BBM ini akan dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah perbaikan infrastruktur.
Seperti dikatakan Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang menyatakan, bahwa pihaknya segera meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur senilai Rp6 trilun. Program ini dilakukan sebaga upaya untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM. “PU ditugasi untuk membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di desa dan kota yang terkena dampak kenaikan harga BBM,” ujar Djoko Kirmanto.
Anggaran tersebut berasal dari pemotongan anggaran K/L yang dihimpun pemerintah. Kementeran PU sendiri yang pada awalnya mengalami pemotongan anggaran Rp6,1 triliun akhirnya hanya mendapatkan pemotongan Rp3,8 triliun.
Program P4 ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu P4 Infrastruktur Sumber Daya Air, P4 Infrastruktur Permukiman, P4 Sistem Penyediaan Ar Minum. Ketiganya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2 triliun.”Intinya semua program ini akan dibangun dengan tenaga masyarakat sendiri atau pemberdayaan masyarakat yang bersifat labour intensif,” ujarnya.
Selain menggelontorkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, pemerintah juga akan memberikan paket bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yaitu bantuan uang tunai kepada keluarga miskin sebesar Rp 150.000/bulan selama empat bulan hingga lima bulan.
Rencananya, rumah tangga sasaran yang akan menerima BLSM tersebut berjumlah sekitar 15,5 juta RTS atau meliputi kurang lebih 62 sampai 65 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia saat ini.
Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk program BLSM ini mencapai sebesar Rp 13 triliun – hingga Rp 14 triliun. Wakil Presiden Beodiono ditunjuk untuk memimpin tim sosialisasi program BLSM ini. Sosialisasi sangat penting karena akan transparan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah pihak menilai rencana tersebut sebenarnya terlambat. Seharusnya, tiga atau empat bulan lalu hal ini sudah dilakukan. Chief Executive Officer (CEO) GarudaFood, Sudhamek AWS mengatakan, sebagai negara besar seperti Indonesia, kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah sudah terlambat. “Kkalau kita lihat dalam konsep dan skala sebuah negara, kenaikan harga BBM ini sudah terlambat,” ujarnya.
Ia mengakui kenaikan harga BBM pasti memiliki dampak kepada bisnisnya. Dia juga mengutarakan bahwa GarudaFood telah memasukkan kenaikan harga BBM di dalam business plan agar risiko dampak dari hal tersebut lebih manageable. “Di dalam asumsi business plan yang kita buat itu, kenakan harga BBM sudah masuk dalam perhitungan dampak. Tentu akan ada dampak yang sudah diantsipasi, tetapi tentunya dampak tersebut menjadi manageable,” ujarnya.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Depok menyetujui rencana kenaikan BBM, asalkan disertai sejumlah kajian dan sosialisai yang transparan dengan sejumlah perbandingan risiko terhadap APBN.
Ketua Kadin Depok, Wing Iskandar memahami situasi yang harus dihadapi pemerintah antara pilihan naik dan tidak, menjadi suatu hal yang dilematis. “Harga BBM naik seyogyanya tidak apa-apa bagi rakyat asalkan ada penjelasan dan alasan jelas yang transparan,” katanya.
Menanggapi kenaikan BBM yang dibarengi dengan BLSM, Wing menilai hal itu bukan solusi permanen bahkan membodohi masyarakat. Alasannya, kata dia, banyak warga miskin tidak menikmati subsidi BBM karena tidak memiliki kendaraan bermotor tetapi terkena imbas kenaikan harga Sembilan Bahan Pokok (sembako) dari kenaikan harga BBM.
“Justru dengan BBM naik malah harga sembako ikut-ikutan naik, kalau BLSM kan hanya sementara, hanya lima bulan. Tetapi kenaikan harga bahan pokok seterusnya memberatkan rakyat,” ujarnya. (Kur).

Share This: