Badan Hukum Koperasi Mulai Diatur

Disinyalir, selama ini banyak koperasi yang hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Untuk memutus praktik ini, Kementerian Koperasi dan UKM pun mulai menata Badan Hukum koperasi. Intervensi?
Cita-cita luhur pendiri koperasi sampai saat ini masih berupa harapan. Faktanya, masih banyak koperasi abal-abal yang hanya berorientasi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kesejahteraan anggota yang seharusnya menjadi tujuan utama koperasi menjadi terabaikan.
Untuk mengatasi praktik penyimpangan tersebut, Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto mengatakan pihaknya akan menata kelembagaan koperasi. Badan Hukum koperasi harus menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru tentang perkoperasian. “Badan Hukum Koperasi harus mengikuti aturan,” ujarnya.
Setyo mencontohkan beberapa praktik berkoperasi yang perlu diluruskan. Misalnya, ada sejumlah koperasi yang punya aktivitas usaha, namun tidak memiliki anggota. Ada juga koperasi yang hanya dijadikan alat untuk menjalankan usaha yang daftar anggotanya direkayasa. Selain itu, ada pula koperasi yang hanya dijadikan kumpulan semacam “arisan” tapi sebenarnya tidak memiliki usaha. Termasuk koperasi-koperasi primer yang badan hukumnya lokal tapi punya cabang di berbagai provinsi. “Koperasi tidak bisa diwaralabakan. Kalau mau punya usaha di berbagai provinsi harus mengubah badan hukumnya menjadi primer nasional,” jelasnya.
UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82 mengatur tentang jenis koperasi. Disebutkan, setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasinya dalam Anggaran Dasar. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggotanya. Pada Pasal 83, ada empat jenis koperasi yang diperkenankan, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.
Setyo menambahkan, untuk mengimplementasikan regulasi tersebut, sudah ada beberapa koperasi di Jakarta yang pengurusnya dipanggil untuk mendaftarkan ulang badan hukumnya sesuai dengan jenis usaha yang ditangani. “Langlah awal adalah pemanggilan koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan. Mereka kami minta untuk mendaftarkan diri sebagai KSP,” tegas Setyo.
Langkah-langkah lain yang juga akan dilakukan adalah pembenahan manajemen. Untuk hal ini Kemenkop dan UKM akan bekerja sama dengan Pemda dan Dinas Koperasi. Ia melihat ada sejumlah tokoh yang “meletik” pikirannya. Tokoh itu cukup cerdas dan membawa koperasi yang dikelola cukup maju. Tapi di balik itu, tokoh itu lantas menempatkan koperasi sepertinya sebagai usaha pribadi, bukan usaha bersama anggotanya. Untuk hal seperti ini, perlu ada pembinaan manajemen. Bahwa koperasi tidak bisa dimiliki perseorangan.
Hal lain yang akan ditata oleh Kemenkop dan UKM adalah Badan Hukum Koperasi diletakkan secara proposional. Koperasi yang memiliki Badan Hukum harus punya usaha, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan khusus dan tata tertib.
Namun faktanya masih banyak koperasi seperti kumpulan sosial seperti PNPM, LUEP. BMT. PKBM, UPPKS, KUBE, LPPMM. MEP, kelompok arisan dan lain sebagainya. Yang semua itu belum menunjukkan institusionalisasi tapi masih berada dalam tataran pranata sosial.

Masih Tertinggal
Dari sisi lain, Setyo mengakui, koperasi yang dijalankan secara sembarangan telah menimbulkan banyak persoalan. Fungsi dan jenis koperasi seharusnya mampu memfasilitasi anggota-anggotanya untuk mengakses kredit yang mudah dan berbunga rendah, memperoleh barang-barang kebutuhan juga secara mudah dan murah, serta mengorganisir produksi yang efisien. “Koperasi kita sudah 67 tahun, tapi kita tidak punya koperasi besar kelas dunia. Tentu ada yang salah dalam hal ini,” ujarnya.
Namun, tentu saja, untuk ukuran Indonesia, ada yang mengatakan, persoalan-persoalan ini tidak berlaku mutlak di semua tempat, karena ada juga koperasi-koperasi yang tetap dapat berkembang dan berperan positif sesuai kebutuhan anggotanya.
Koperasi sebagai usaha bersama, seperti disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945, sebenarnya telah memberikan ciri sosialistik, dalam pengertian membentuk relasi ekonomi yang setara di antara anggotanya; atau, adanya kepemilikan dan pengelolaan secara bersama. Hanya saja koperasi-koperasi yang punya dasar baik dan benar ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
Atas dasar itu, ia berkayinan, UU No 17 Tentang Koperasi disusun untuk mempertegas jati diri koperasi. Yaitu, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan gerakan koperasi dan Pemerintah, pengawasan koperasi simpan pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada Umumnya.
Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.
Setyo berharap, penataan Badan Hukum koperasi jangan dianggap sebagai langkah campur tangan pemerintah terhadap urusan internal koperasi. Justru langkah ini bertujuan untuk menjadikan koperasi lebih kuat, sehat dan berkembang. (Suyono AG)

Share This:

Next Post

Tambah Alokasi Dana Desa

Sel Sep 24 , 2013
Kabupaten Purbalingga memacu pengembangan desa dengan menaikkan alokasi dana desa. Cara ini dinilai efektif untuk mencegah terjadinya arus urbanisasi. Ke depan, dana desa tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten saja, tetapi juga Provinsi. Untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Pemkab menambah kucuran alokasi dana desa (ADD).  Hal itu telah dilakukan sejak […]