Badai PHK di Depan Mata, Pemerintah Entah di Mana

Sektor usaha industri perusahaan pertambangan, jasa minyak dan gas, tekstil, alas kaki, perusahaan semen, dan otomotif mulai merumahkan karyawannya. Di tengah ancaman badai PHK begini, ironisnya, impor buruh kasar dari Cina berlangsung diam-diam. Parahnya, masalah ini seakan bukan prioritas kerja pemerintah.

Beberapa perusahaan benang dan serat atau bahan baku kain di Bandung, Purwakarta, dan Tangerang sudah melalukan PHK. Di Kec Majalaya, Kab Bandung, sedikitnya 60 pabrik tekstil telah merumahkan ribuan karyawannya pada kuartal pertama 2015.  “Satu pabrik sedikitnya mempekerjakan 1.000 karyawan. Dipukul rata, paling tidak 60.000 karyawan sudah di-PHK,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat.

Tenaker

Secara menyeluruh, ditaksir 10% atau sekira 3 juta pekerja kini di ambang PHK. Sektor industri yang paling terdampak kelesuan ekonomi adalah sepatu, kayu, elektronik, otomotif dan UKM. Itu belum termasuk PHK oleh perusahaan multinasional. Menurut data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) saja, sejak Januari 2015, industri sepatu Indonesia telah mem-PHK 11.000 pekerja. Satu pemain industri otomotif, General Motors, yang membangun pabrik di Bekasi pada 2014 dan merekrut 6.000-an pekerja, juga hengkang ke Thailand.

Saat ini, 25% atau 35.000 karyawan hotel terancam PHK. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, karena lambatnya laju perekonomian, imbas negatif dialami karyawan hotel yang sistem kontrak atau temporer, daily basic. Hitung-hitungannya, rasio karyawan/kamar 0,7 : 1. Total kamar hotel di Indonesia menurut PHRI 200.000. Itu berarti, ada 145.000 orang yang bekerja di perhotelan secara nasional. 25% pegawai kontrak dari 145.000 = 35.000 orang. “Jadi mereka (35.000 karyawan) ada yang putus kontraknya, ada yang PHK, dirumahkan,” ujarnya.

Dari sektor perbankan, PT CIMB Niaga Tbk ebagai bank dengan aset terbanyak kelima di Indonesia. CIMB Group Holdings Berhad dan PT CIMB Niaga Tbk mulai merumahkan beberapa karyawannya di Indonesia dan Malaysia akhir bulan lalu. CIMB Group Holdings Berhad dan PT CIMB Niaga Tbk menawarkan pemutusan hubungan kerja dengan Mutual Separation Scheme (MSS). Hal ini dilakukan untuk memangkas biaya operasional dan meningkatkan efisiensi di tengah pertumbuhan yang melambat.

Di sektor pertambangan, kondisinya lebih parah. Bisnis sektor industri tambang yang minus 2,32% di kuartal I 2015 telah mem-PHK ratusan ribu pekerja. Khusus di sektor batubara, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan, jumlah pekerja di sektor tambang ini terpangkas setengah atau sekitar 400.000-500.000 orang dari total pekerja sekitar 1 juta orang.

Akibat merosotnya harga batubara di dunia, “Langkah efesiensi sulit dilakukan, makanya banyak karyawan dirumahkan,” kata Pandu P. Sjahrir, Ketua Umum APBI, Rabu. PHK besar-besaran telah terjadi sejak tahun lalu, saat pemerintah melarang ekspor mineral. “Kini, ancaman PHK masih terjadi di perusahaan penghasil logam dan konsentrat,” tutur Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia.

Di industri migas, Lundin Petroleum berniat keluar dari Indonesia. Perusahaan asal Swedia ini menyetop investasinya. Ancang-ancang Lundin ini menyusul investor migas yang lebih dulu minggat, seperti Hess Corporation, Anadarko Petroleum Corporation (keduanya AS), Korean National Oil Corporation (Korsel), dan Premier Oil (Inggris). Di sektor ritel, bila daya beli masyarakat terus terperosok, posisi karyawan terancam. “Kami masih wait and see,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta.

Gejala perlambatan ekonomi yang “mengarah akan runtuhnya seluruh industri di negeri ini harus segera disikapi pemerintah,” ujar Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto. Gelombang PHK yang terjadi di sejumlah sektor industri ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah terobosan untuk menggairahkan ekonomi harus dilakukan agar angka pengangguran tertekan ke angka 5,6%. Catatan BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2015 mencapai 5,8% dari total 128,3 juta angkatan kerja.

 

Impor Kuli Kasar dari Cina

 

Di tengah ancaman badai PHK yang begitu nyata, ironisnya, negeri ini diserbu tenaga kuli dari Cina. Mereka datang bergelombang ke Bayah, Pandeglang, Banten. Umumnya kuli kasar, tidak terdidik, tidak bisa berbahasa Indonesia, dipekerjakan pada proyek pembangunan industri. Kuli kasar Cina diam-diam juga diimpor untuk bekerja di Pabrik Semen Maruni, Distrik Manokwari Selatan. Jumlahnya ratusan, semua pakai visa wisata. Konflik di masyarakat lokal Papua pun marak.

Sebelumnya sebanyak 40 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina telah dideportasi ke negara asalnya. Rata-rata, TKA ini tidak memiliki Izin Kerja (RPJKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA). Sepanjang 1 Januari 2014-Mei 2015, Kemennaker telah mengeluarkan IMTA untuk 41.365 orang (perdagangan dan jasa 26.579; industri 11.114; pertanian 3.672). Namun yang tersisa saat ini sudah berkurang lebih dari setengahnya. “TKA (tenaga kerja asing) asal Cina yang saat ini masih stay di Indonesia 12.837,” tutur Menaker Hanif Dhakiri.

Siapa pun masih ingat dengan baik, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji menciptakan 10 juta lapangan baru saat kampanye Pilpres). Untuk “Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun,” kata Jokowi. Fenomena masuknya kuli kasar Cina ke negeri ini bukan tak mungkin dalam rangka menunaikan janji kampanye. Atau bahkan termakan skenario yang jauh lebih buruk.

Share This: