Awali 2020, Dekopin Sri Untari Gelar Rapim

Ilustrasi-Foto: Istimewa.

JAKARTA—Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pimpinan Sri Untari Bisowarno melakukan gebrakan di awal 2020 dengan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna pada Senin 13 Januari 2020.

“Rapim di awal tahun ini bertujuan memastikan Dekopin memasuki era baru, ujar Sri Untari.

Lanjut Sri Untari, apa yang dilakukan pihaknya bertentangan dengan upaya Nurdin Halid  yang sudah 20 tahun menguasai Dekopin. Upaya Nurdin mengubah Anggaran Dasar (AD) Dekopin yang disahkan Keppres No.6/2011 tidak serta merta dapat diberlakukan sebelum perubahan itu disahkan oleh pemerintah.

“Artinya, Nurdin Halid terpilih di Makassar dalam Munas Dekopin 11 hingga 14 November 2019, berdasarkan AD baru yang belum disahkan pemerintah akan bermasalah, ujar Sri Untari.

Menurut Sri Untari, sebagai organisasi biasa Nurdin bisa saja dan berhak terpilih sebagaimana perkumpulan dan organisasi lainnya. Namun, sebagai organisasi Dekopin sebagaimana dimaksud UU No.25/1992 pasal 57, 58 dan 59 sudah tidak memadai lagi untuk mengatasnamakan Dekopin.

“Jadi, organisasi yang sekarang dipimpin oleh Nurdin Halid adalah perkumpulan biasa yang tidak memenuhi substansi Dekopin sesuai UU No.25/1992,” kata dia lagi.

Dengan demikian, Nurdin Halid dan organisasinya sudah tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengatasnamakan Dekopin sesuai UU.

Gerakan Koperasi Itu Generasi Muda

Hadir dalam Rapim ini, anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Ono Surono. Dalam pernyatannya Ono menyatakan dukungannya terhadap “Era Baru Dekopin”. Dia ingin memastikan gerakan koperasi dimotori generasi muda.

“Gerakan koperasi yang dikomandoi Sri Untari memastikan regenerasi itu, karena mempertahankan pembatasan masa jabatan Ketua Umum Dekopin,” kata Ono.

Pengamat koperasi DR. Herman Suryokumoro, MS menyayangkan pemilihan ketua Umum sebelum AD disahkan pemerintah.  Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang mengatakan organisasi Dekopin pimpinan Sri Untari harus disahkan oleh pemerintah.

“Praktik pengesahan Dekopin selama ini dilakukan melalui pengesahan AD Dekopin melalui Keppres,”ungkap Pegiat koperasi di Jawa Timur ini.

Herman sependapat dengan Sri Untari, sebagai organisasi Dekopin yang dimaksud dalam UU 25/1992 tentang Perkoperasian harus disahkan AD-nya oleh pemerintah.

Sementara Sekretaris Umum INKOPKAR Sarjono Amsan juga meminta pemerintah untuk menghentikan segera langkah inkonstitusional Nurdin Halid dan Kelompoknya.

Dia menguturkan, kelompok itu hendak menyetir pemerintah untuk mengikuti keinginannya mengakangi Dekopin yang sudah seperempat abad ini dikuasainya.

“Masa, habis mengubah AD yang disahkan pemerintah, hanya karena sudah tidak memenuhi syarat lagi, dia lalu meminta pengesahan lagi. Inikan mempermainkan pemerintah,” pungkasnya.

Share This:

You may also like...