Antara Kebijakan dan Kebutuhan Energi Nasional

Dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional disebutkan, setelah tahun 2007,pemerintah Indonesia tidak akan memberikan subsidi pada semua jenis bahan bakar minyak, termasuk minyak tanah, solar dan premium.

 

PERMASALAHAN energi di Indonesia sangat kompleks dan sarat muatan politis, sehingga perlu penanganan serius, cermat dan penuhkehati-hatian. Permasalahan energiini juga terkait dengan perluasan kemiskinan, penurunan kualitas hidup, keresahan sosial, dan kerusakan lingkungan hidup.

Di antar permasalahan energi yang dihadapi Indonesia saat ini adalah:Konsumsi dan ketergantungan pada BBM sangat tinggi sehingga Indonesia jadi pengimpor BBM;Perilaku masyarakat yang boros BBM;Rendahnya akses masyarakat (daya beli) untuk memperoleh energi;Industri energi belum optimal dan produksi cenderung menurun;Maraknya penyeludupan dan pengoplosan BBM;Pasokan dan distribusi BBM sering tidak lancar dan tidak merata;Konversi dan diversifikasi energi berjalan lambat.

tanki timbun

Untuk menata penyediaan energi nasional, di antara kebijakan dan peraturan yang penting dan terkait dengan energi biomassa serta sektor kehutanan adalah:Paket Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) tahun 1981yang lebihmenekankan pada supply side management (produksi);Perpres RI No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional(KEN) yang menekankan keseimbangan supply side management (produksi) dandemand side management (konservasi, diversifikasi dan efisiensi penggunaan energi);Inpres RI No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN(biofuel) sebagai bahan bakar lain, dimana Departemen Kehutanan bertugas menyediakan lahan untuk tanaman penghasil BBN;Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005–2025 sebagai dasar penyusunanpola pengembangan dan pemanfaatan energi nasional.

Perpres No.5/2006 tentang KEN dan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional memberi arahan kebijakan bagi pengembangan energi biomassa. KEN bertujuan mengamankan pasokan energi dalam negeri dan meningkatkan kontribusi energi alternatif. Substansi KEN meliputi penyediaan energi(penjaminan ketersediaan, optimalisasi produksi, konservasi energi), pemanfaatan energi(efisiensi pemanfaatan dan diversifikasi energi), penetapan harga keekonomian, danpelestarian lingkungan.

Sedangkan Blueprint PEN merupakan elaborasi sasaran kuantitatif bauran energi nasional untuk tahun 2025 melalui penetapan empat kebijakan, yaitu: jaminan keamanan pasokan energi dalam negeri, kewajiban pelayanan publik (public service obligation), pengelolaan sumber daya energi dan pemanfaatannya, serta tunjanganlima strategi utama yaitu:mekanisme harga keekonomian energi, meningkatkan keamanan pasokan energi dengan upaya peningkatan efisiensi energi, tata kelola yang baik, mendorong investasi swasta, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Blue print PEN merupakan cerminan keseriusan pemerintah Indonesia untuk pengelolaan energi nasional dalam kurun waktu yang panjang. Dalam blue print disebutkan juga bahwa setelah tahun 2007 pemerintah Indonesia tidak akan memberikan subsidi pada semua jenis bahan bakar minyak termasuk minyak tanah, solar dan premium.

Kondisi ini mengisyaratkan belum tercapainya konsistensi kebijakan energi.Upaya mencabut subsidi bahan bakar minyak masih menjadi pilihan yang sangat sulit, atau besar kemungkinanblue printdirancang dengan asumsi yang sangat optimistis. Sedangkan kebijakan energi merupakan kebijakan yang bersifat multisektor. Hal ini nyata terlihat dari UU No. 30/2007 Tentang Energi. Dalam UU tersebut disebutkan, kebijakan energi nasional adalah kebijakan energi yang berdasarakan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Dalam pasal 2 UU No. 30/2007 disebutkan energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan, harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Dalam UU tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu.

Dalam pasal 2 ayat 2 huruf c Perpres N0. 5/2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan, penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian dengan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam Perpres tersebut tidak dicantumkan batas waktu tercapainya harga keekonomian.

Menyimak substansi kebijakan energi, sangatjelas terlihat bahwakompleksitas yang melingkupi sektor tersebut. Kebijakan tersebut masih memberikan ruang terbentuknya prinsip-prinsip (asas)yang saling bertolak belakang. Sebagai contoh,sisi efisiensi ataupun rasionalitas berbenturan dengan prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Katakanlah efisiensi energi yang dicerminkan pada harga keekonomian energi, itu belum menjadi jaminan harga energi terjangkau bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Bahkan langkah mendekatkan harga energi dengan harga pasar hingga sekarang masih berdampak sangat berat bagi kelompok masyarakat miskin.

Sudah tepatkah sikap mengakomodasi berbagai prinsip dalamkebijakan energi?Ataukah beberapa prinsip yang nyata-nyata saling kontradiktif perlu dikeluarkan dan dimasukkan dalam kotak lainnya yang lebih cocok, misalnya sisi kesejahteraan rakyat? Para ekonom berkeyakinan, tingkat harga dalam mekanisme pasar persaingan sempurna akan terjadi mengikuti kekuatan pasar. Namun itu dapat menimbulkan kegagalan pasar (market failure).

Dalam halini diperlukan intervensi kebijakan. Misalnya dengan meminimumkan persaingan tidak sehat dan monopoli. Akan tetapi, tidak semua intervensi dapat memperbaiki keadaan.Bahkan bisa sebaliknya yaitu terjadinya kegagalan pemerintah (government failure). Jika dicermati, kondisi market failure dan government failure sebenarnya sedang terjadi dalam pasar energi Indonesia.

Pokok persoalannya berawal dari kelemahan perumusan grand design Kebijakan Energi Nasional yang kurang memperhatikan kondisi real dari kelemahan institusional dan kapastias untuk mengimplementasikan kebijakan. Lagipula,para pemangku wewenang (stakeholders) memiliki keinginan yang berbeda.Pemerintah dan PT PLN memiliki target yang berbeda pencapaian rasio elektrifikasi pada tahun 2025. Dalam hal ini PT PLN menerapkan target yang lebih progresif, bahkan sampai berkurangnya kesejahteraan rakyat.

Lalu, banyak pihak mempertanyakan akan dibawa kemana arah sektor energi Indonesia. Hal ini juga belum memperhitungkan kemungkinan terjadinya revisi target ataupun revisi kebijakan akibat pergantian kepemimpinan dan kemungkinan adanya tumpang-tindih dengan kebijakan lainnya, seperti dengan sektor transportasi. Upaya membangun ketahanan energi harus dibangun dengan suatu platform yang jelas, terukur, terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia harus memiliki visi yang jelas dan tegas dalam melandasi arah Kebijakan Energi Nasional.Sebab,tantangan yang dihadapi sektor energi akan semakin berat, tidak hanya karena Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak, tetapi juga karena besarnya tantangan dan kebutuhan ke depan untuk memberikan layanan energi yang bersih (clean energy).

Kondisi ketahanan energi bangsa Indonesia saat inimemprihatinkan. Itu sebabnya Dewan Energi Nasional mendesak pemerintah untuk merancang langkah taktis demi menghindarkan Indonesia dari krisis energi.Guna mencapai negara yang mandiri energi, pemerintah perlu melakukan diversifikasi energi terhadap semua potensi yang ada. Berdasarkan catatan DEN, pada tahun 2025, kebutuhan energi nasional akan menjadi 400 juta ton setara minyak bumi. Pada 2050, kebutuhan energi nasional berada di angka 1.000 juta ton setara minyak bumi.

Cadangan minyak bumi dalam negeri hanya 3,8 miliar barel. Dengan asumsi produksi saat ini 800 ribu bph, cadangan ituakan habis dalam kurun waktu 13 tahun. Cadangan gas 2,6 persen cadangan dunia. Cadangangeotermal atau panas bumi diperkirakan 29,2 giga watt, yang 15 giga watt. Sedangkan potensi riil mikro hidro hanya 35% dari75 GWkarenalingkungan hidup banyak yang rusak. Karena itu, DEN berharap pemerintahan Jokowi-JK bisa merevisi kebijakan sehingga kondusif bagi terselenggaranya langkah-langkah terobosan dalam merealisasikan diversifikasi energi.

Share This:

You may also like...