Anggaran Kemenkop Rp972,3 Miliar, Pemberdayaan Koperasi Hanya 3%

Ilustrasi-Foto: RRI.

JAKARTA—Pagu alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk 2020 sebesar Rp972,3 miliar.  Jumlah ini dinilai masih terlalu kecil untuk target mengembalikan kejayaan koperasi dan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki  dalam Rapat Kerja Menteri Koperasi dan UKM bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/19).

“Alokasi terbesar untuk program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi sekitar 56 persen, sementara untuk program penguatan lembaga koperasi sebesar tiga persen dan peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro 9 persen,” ungkap Teten.

Lanjut dia, sisanya dianggarkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Koperasi dan UKM dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Dalam Raker tersebut, Teten Masduki menyebutkan lima program strategis yang akan diimplementasikan ke depan yakni pengembangan dan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing dan kapasitas produk dan jasa UMKM, pembiayaan dan investasi yang mudah, pengembangan kapasitas manajemen usaha, serta pengembangan kemudahan iklim usaha dan kesempatan berusaha.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan, anggaran koperasi yang kecil menjadi cermin dan bentuk tidak ada kepedulian kepada koperasi sementara di satu sisi koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Dia meminta mengembalikan kejayaan  koperasi seperti di masa lalu yang bisa menopang ekonomi rakyat Indonesia secara luas.

“Apakah dengan pos anggaran yang kecil apa bisa, tapi dengan segala kreativitas Pak Teten kami percaya itu bisa dilakukan,” ucap Lamhot.

Sementara anggota Komisi VI DPR RI lainnya yakni Mohamad Idris Laena mengusulkan agar ke depan dilakukan restrukturisasi manajemen di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM.

“Perlu ada deputi yang mengurus soal koperasi, dan khusus deputi yang mengurus UKM karena ini dua hal yang berbeda,” kata Idris.

Share This:

You may also like...