Alokasi Dana Bergulir LPDB 2016 Rp 1,55 triliun,

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memperketat prinsip kehati-hatian dengan menjaga mitra usaha selektif. Kerja sama dengan lembaga strategis terkait pun terus digalang. Upaya mengamankan NPL di bawah 5%.

rakor lpdb 2

Ibarat mengerem kendaraan yang tengah melaju cepat, begitulah  posisi LPDB yang tahun 2016 ini hanya mendapatkan alokasi  pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 1,550 triliun. Jumlah tersebut hampir sama dengan realisasi pembiayaan yang telah dikucurkan pada 2015 sebesar Rp 1,560 triliun.

Menyusutnya jumlah pembiayaan LPDB tak hanya lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi tahun 2015, pemerintah memang tengah membenahi  LPDB  menuju  lembaga profesional kendati sarat dengan misi sosial pemerintah. Karenanya, selain melakukan moratorium pengucuran dana bergulir awal 2015 lalu, lembaga berstatus Badan Layanan Umum ini diminta lebih selektif menyalurkan dana ke Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Darai total dana bergulir tahun ini, untuk pembiayaan koperasi dialokasikan sebesar Rp 920 miliar dan UKM Strategis Rp 630 miliar.

 

Sejak mulai mengucurkan pinjaman dana bergulir pada 2008,  jumlah pembiayaan terus meninggi, dari semula Rp 35,125 triliun di awal pengucuran  hingga mencapai Rp 1,560 triliun pada 2015. Total pembiayaan seluruhnya Rp 6,34 triliun, disalurkan melalui 4.060 mitra di seluruh pelosok Nusantara.

Berbeda dengan  kebijakan penyaluran dana bergulir sebelumnya, memasuki  tahun 2016, LPDB lebih memfokuskan penyaluran pinjaman secara hati-hati. Maklum Kementerian Keuangan telah memberikan ultimatum, bahwa batas toleransi pinjaman bermasalah atau Non-performing Loan- NPL Badan Layanan Umum ini  maksimal 5%. Dengan demikian, kendati lembaga ini mempunyai tugas menstimulasi KUMKM agar ‘naik kelas’, namun dari sisi penetapan NPL nya disamakan dengan perbankan umum.

Lantaran peraturan NPL yang ketat itu, LPDB pun melakukan seleksi ketat terhadap mitra usaha yang mengajukan pinjaman dana bergulir.  “Kami terpaksa menetapkan persyaratan ketat, yang tidak hanya kinerja usaha yang positif tapi juga harus ada jaminan berupa agunan fisik, karena lembaga ini tidak boleh lagi kebobolan kredit bermasalah,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial, akhir Desember lalu di kantornya.

Tidak cukup dengan hanya seleksi ketat terhadap para mitra usahanya, LPDB  menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Jamkrindo, Jamkrida dan Askrindo untuk menghindari kemacetan.  Selain itu, kerja sama yang sifatnya represif  dilakukan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terutama dalam memburu mitra usaha bandel yang tidak mau membayar pinjamannya.

Saat ini akumulasi kredit macet LPDB tercatat sebesar Rp 263 miliar yang penyelesaiannya ditangani oleh KPKNL di 13  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di berbagai daerah.

 Upaya  mengoptimalkan penyaluran dana bergulir, LPDB  telah melakukan kerja sama dengan dinas yang membidangi KUMKM di daerah melalui kegiatan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi (Pokja Monev). Tugas Pokja ini  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Mitra LPDB di wilayahnya, dan memberikan laporan secara rutin kepada LPDB-KUMKM.

“LPDB dengan Dinas wajib berbagi peran dan tanggungjawab, hal itu sangat penting untuk dapat memperkecil risiko,” tambah Kemas.  Untuk menyelaraskan  tugas antara LPDB dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pasca pencairan dana bergulir, LPDB mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM provinsi seluruh Indonesia.

Kerja sama dengan dinas koperasi selindo, kata Kemas Danial sangat strategis karena hingga kini LPDB belum dapat izin membuka kantor perwakilannya di kota-kota provinsi.

Dengan menjalin kerja sama dengan dinas KUKM di daerah, misi LPDB lebih merata sebarannya pada kantong-kantong KUMKM di daerah.

Suku Bunga Rendah

Kendati  proses pengajuan pinjaman dana bergulir kini semakin ketat, namun bagi  KUMKM yang  memiliki manajemen dan kinerja usaha positif tidak perlu risau. Karena untuklah mereka  dana bergulir di sediakan dengan harapan dapat menambah jumlah angkatan kerja. Yang menarik tentu saja tingkat suku bunga yang sangat rendah, yang sekaligus membedakan misi utama LPDB dengan lembaga penyalur permodalan lainnya. “Suku bunga LPDB hanya 9% untuk Koperasi Simpan Pinjam dan 5% untuk sektor riil,” tukas Kemas Danial.

Untuk  menunjang pencapain target penyaluran dana bergulir,  LPDB-menggalang  kerja sama dengan perusahaan penjamin kredit di daerah (Jamkirda).  Kerja sama strategis tersebut yang berlangsung secara berkala tersebut memang sangat membantu LPDB guna menyisir potensi para mitranya di daerah.  17 Desember 2015 lalu misalnya, LPDB kembali menandatangani perjanjian kerja sama dengan lima PT Jamkrida, yaitu   PT Jamkrida Riau, Sumsel, Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah.  Masih dalam rangka  mengoptimalkan pelayanan pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi dan UKM, juga memperbaharui  kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) dan PT Bank Kalimantan Timur,  yang diteken pada 10 Desember 2015.

Selain dengan lembaga penjamin kredit dan perbankan, LPDB juga menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat yang mewadahi KUKM. Di antaranya adalah Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI). Kerja sama tersebut sangat strategis sifatnya karena dapat memperluas jangkauan pembiayaan ke berbagai daerah di Tanah Air.  Dalam hal itu  KUKMI akan bertindak sebagai   fasilitator dalam penyaluran kreditnya.

Nilai strategis kerja sama tersebut terletak  pada mekanisme pembiayaan yang semakin cepat dan tepat sasaran. Mengingat KUKMI merupakan organisasi kuat dengan populasi anggota yang tersebar hampir merata di seluruh Indonesia.

Dalam rentang usia operasionalnya yang memasuki tahun ke 10,  kehadiran LPDB bileh dibilang fenomenal karena selama ini agak sulit mempertahankan  sebuah lembaga pembiayaan berbungan murah milik negara yang mampu bertahan lama.  Seperti dikatakan Kemas Danial, Dana bergulir LPDB  sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tingkat bunganya yang sangat rendah bila dibandingkan dengan perbankan pada umumnya dengan persyaratan yang mudah.  Tentu saja hal ini membuat pelaku Koperasi dan UMKM akan terbantu dari sisi penambahan Modalnya.

LPDB-KUMKM  menunjukkan kinerja unggulnya dengan memperoleh predikat sebagai BLU terbaik dalam pengelolaan dana khusus oleh Kementerian Keuangan dengan nilai skor 80.36 (AA – Baik), dan berhasil mengungguli penilaian atas kinerja BLU sejenisnya serta lembaga yang termasuk 12 Besar Survey Integritas Pelayan Publik dari KPK. ( Slamet AW/Irm)

Share This:

You may also like...