UU 17 Tahun 2012 dianulir, siapa menanggung kerugian koperasi?

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PPU-XI/2013 menganulir UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sungguh sangat melegakan masyarakat gerakan koperasi seluruh Tanah Air. Betapa tidak, sebelum UU ini dianulir sangat kentara betapa besarnya arogansi pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) memaksakan pemberlakuan UU ini, padahal sedang dalam proses uji materi kalau tak boleh dibilang UU ini masih bermasalah. Kemenkop dan UKM beberapa waktu lalu mengeluarkan Surat Edaran No 169/SE/Dep.1/VI/2014 yang ditujukan kepada kepala dinaprovinsi, kabupaten dan kota menyatakan bahwa koperasi yang didirikan berdasarkan UU No 17 Tahun 2012 tetap sah secara hukum namun harus menyesuaikan kembali dengan UU koperasi lama, yaitu UU No 25 Tahun 1992.

Kemudian setoran pokok (SP) dan sertifikat modal koperasi (SMK) yang sudah dibayarkan henda- knya dikonversi ke simpanan pokok dan simpa- nan wajib. Namun bagaimana dengan biaya perubahan AD/ART yang sudah dikeluarkan gerakankoperasi dan berapapulabesar biaya sosialisasinya ? Apakah Kemenkop dan UKM bersedia mengganti dana yang sudah dikelu- arkantersebut.   Demikianpulahalnyadengan konversi SP dan SMK menjadi simpanan pokok dan simpanan wajib, esensinya sudah beda.

Kesan saya Kemenkop danUKMtampak- nya hendak cuci tangan dan menggampangkan masalah ini.Selain itu pembuat UU ini memang tidak paham berkoperasi dan menganggap koperasi itu sama dengan PT (persero) sehingga dengan seenaknya menuding koperasii tulemah dan perlu suntikan tenaga profesional dari luar. Betapa pongahnya menilai bahwa dikoperasi itu tidak ada kelompok professional dan itu keluar dari mulut pejabat di Kemenkop dan UKM.

Kedepan, kami memberi masukan kepada pejabat di Kemenkop dan UKM jika nanti ingin mengajukanUU Koperasi yang baru hendaknya jangan mengabaikan orang-orang koperasi yang selama ini memang berkecimpung di perkoperasian. Jangan lagi terulang penyusunan UU koperasi dilakukan oleh kalangan pemodal dan politisi petualang sehingga sangat kentara betapakuatnya pengaruh modal luar dalam UU No. 17 Tahun 2012 yang sudah almarhum itu.

 

Ngadiran

Ketua I Puskoppas DKIJakarta

Jl. SultanAgung – Pasar Rumput

Jakarta Selatan

Share This: