Pekerja Ironis Di Bawah Umur

Meski tak sedikit klausul hukum yang membentengi, sejumlah faktor memaksa orang tua ‘tega’ membiarkan anak-anak mereka ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

beban

Statistik yang mengemuka pada perayaan Hari Anak Nasional, 23 Juli lalu, memang bernada pilu. Kemennakertrans menaksir, sekitar 1,7 juta anak menjadi pekerja di bawah umur. Rinciannya, 674 ribu berusia di bawah 13 tahun; 321 ribu berusia 13-14 tahun, 760 ribu lainnya berusia 15-17 tahun.Dari jumlah itu diperkirakan 400.000 anak yang terpaksa terlibat dalam pekerjaan yang terburuk dan berbahaya. seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan, tingkat partisipasi anak di pasar kerja masih cukup tinggi. Pada 2014, misalnya, jumlah anak berumur 10-17 tahun yang secara ekonomi aktif bekerja mencakup 2,77% dari jumlah total penduduk 10-17 tahun. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Ulfah Anshor, mengatakan saat ini Komisi mencatat jumlah pekerja anak lebih dari 4 juta. Definisi anak adalah penduduk di bawah 18 tahun.

Situasi itu praktis tak berubah jika ditarik beberapa tahun ke belakang. Pada 2009, hasil survei kerja sama BPS dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengnformasikan, jumlah penduduk berumur 5-12 tahun yang bekerja mencapai 674,3 ribu jiwa atau sekitar 16,64% dari jumlah total pekerja anak (penduduk usia 5-17 tahun) yang mencapai 4,05 juta orang.

Selama semester pertama 2013. Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Samsul Ridwan, mengatakan jumlah pekerja anak mencapai 4,7 juta jiwa. Komisi Nasional melansir, “Paling banyak di Papua, 34,7 persen dari total pekerja,” katanya,. Posisi kedua adalah Sulawesi Utara dengan besaran 20,46 persen, dsisusul Sulawesi Barat 19,82 persen. Sekitar 1,1 juta anak di bawah umut tersebut bekerja di kawasan perkotaan, 2,3 juta lainnyatersebardi pedesaan.

Jumlah yang besar ini masih harus mendapat perhatian serius berbagaipihak.Sebab, “Mayoritas pekerja anak dalam kondisi buruk, cenderung diperlakukan sama dengan pekerja dewasa dan tak mendapat hak-hak seharusnya,” kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Menurut Arist, saat ini masih banyak pekerja anak yang bekerja dalam situasi buruk. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja tambang, dan pekerja di pabrik yang rentan terpapar bahan kimia.Kantong pekerja anak yang cukup besar ada di Jatim, Jateng, Jabar, Banten, NTT, dan Sulsel.

Tingginya angka pekerja anak ini dibarengi pula dengan meningkatnya jumlah anak telantar dan anak jalanan. Komnas mencatat saat ini jumlah anak telantar mencapai 6,1 juta. Penambahan anak telantar ini justru berbanding terbalik dengan kemampuan pemerintah menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. “Ini bukti pemerintah tak punya perhatian serius terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan anak. Pemerintah gagal mengontrol dan mengawasi anak jalanan,” kataArist.

Dikaitkandengan (ilusi) target bebas dari pekerja anak (zero child labor) pada 2020, sebenarnya, sedemikianbanyakrambu-rambuhukum yang mengaturproteksi. MulaidariUU Dasar 1945.Amandemen II pasal 28B ayat (2)menyatakan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

DalamUU No. 13/2003 Pasal 68dinyatakan: ”pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.Dalam UU No. 23/2002, Pasal 20 mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, kelurga dan orangtua untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.DalamUU No. 39/1999,Pasal 52 yang menyatakan, setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58: setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

DalamUU No. 4/1979. Pasal 2 ayat (4): anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. DalamUU No. 20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138/1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, yakni15 tahunatai14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan, dan 13 tahununtukpekerjaan ringan.

Mengapa jerat hukum tak mempan menanggulangi? Masalahnya kompleks. Ada faktor kemiskinan dan ekonomi. Orang tua “terpaksa” memobilisas anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga. Ada aktor sosial budaya. secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Ada faktor pendidikan. Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah.

Lalu, hitung pula faktor urbanisasi. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi. Selanjutnya, faktor perubahan proses produksi. Beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih. Last but not least, satu faktor terpenting lainnya adalah lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi.
Tekad mewujudkan bebas pekerja anak tahun 2022digongkanMenteri Tenaga Kerja,Hanif Dhakiri, dengan pencanangan bebas pekerja anak (zero child labour) di Kota Makassar—yang diharapkan diikuti oleh semua daerah.Dari 1,7 juta pekerja anak yang mayoritas bekerja di sektor informal, baru 63.055 anak yang ditarik dari pekerjaannya untuk dikembalikan ke sekolah sepanjang tahun 2008-2014. Sepanjangtahun 2015, dijadwalkan penarikan sebanyak 16.000 pekerja anak untuk kembali belajar di sekolah.

Penarikan pekerja anak dilakukan untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Kegiatan ini diarahkan dengan sasaran utama anak bekerja dan putus sekolah yang berasal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan berusia 7-15 tahun.Dalamhalini, Kemenaker bekerja sama dengan lembaga dan kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan stakeholders lainnya.(Dody M.)

Share This: